REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu, Supadma Rudana, mengatakan penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi prioritas.
Menurut ia, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia pada tingkat internasional, termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
"Saya harus menggarisbawahi bahwa tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial ekonomi yang lebih maju," kata Putu PADA pertemuan tahunan ke-30 Parlemen Asia Pacific di Bangkok, Thailand dari tanggal 26 sampai 29 Oktober 2022.
Ia percaya bahwa upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Putu mengatakan target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 membutuhkan sumber daya yang kuat, termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
"Namun, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/11).
Menurut Putu, di tingkat nasional, masing-masing negara harus lebih intens memobilisasi sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencapai pemerataan kesehatan.
Putu Supadma Rudana yang merupakan Ketua/Chair pada Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group pada pertemuan Asia Pasific Parlimentary Forum 2022 di Bangkok, Thailand, menilai setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia.
"Tentunya kondisi tersebut dapat mempengaruhi akses individu ke layanan kesehatan primer. Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," katanya.
Putu mengatakan Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu berupa mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsifitas (PPR) pandemi.
Menurut ia, untuk mendukung penanggulangan dan pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama.
"Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ujarnya.
Dalam meningkatkan sistem kesehatan, tambah Putu, Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia menilai program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Putu mengatakan hingga saat ini perlindungan melalui JKN telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84 persen dari total penduduk Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
