REPUBLIKA.CO.ID, MONTREAL -- Pejabat pemerintah Quebec, Kanada, mengatakan provinsi itu mengajukan rancangan undang-undang yang tidak mewajibkan pejabat politik untuk bersumpah pada Raja Charles III saat dilantik. Britania menjajah Kanada pada akhir 1500-an.

Inggris mengalahkan Prancis sebagai penjajah yang sebagian besar sudah menetap di Quebec. Kanada masih bagian dari Inggris sampai 1982. Kini anggota Persemakmuran, negara-negara bekas jajahan yang pernah atau masih menjadikan monarki Inggris sebagai kepala negara.

Ketua parlemen dari Coalition Avenir Quebec (CAQ) Simon Jolin-Barrette mengatakan partainya telah mengajukan legislasi yang akan mengakhiri kewajiban pejabat terpilih bersumpah pada monarki Inggris. Menurut kritikus sumpah itu sudah ketinggalan zaman. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan dalam legislasi itu sumpah hanya pilihan.

"Saya kira warga Quebec mendukung kami, kami dapat melakukan ini bersama," kata Jolin-Barrette di Quebec City, Rabu (3/11/2022).

Ketua Majelis Nasional Quebec mengatakan semua pejabat terpilih harus bersumpah pada Raja Charles dan tidak hanya pada warga Quebecs dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Charles yang berusia 73 tahun menjadi raja Inggris setelah Ratu Elizabeth wafat.  

Ia juga menjadi kepala negara bagi 14 anggota Persemakmuran termasuk Kanada. Anggota terpilih dari dua partai politik yang mengadvokasikan kemerdekaan Quebec dari Kanada mengatakan mereka tidak akan mengambil sumpah pada Raja Charles.

"Memalsukan diri saya sendiri dalam tindakan pertama saya sebagai pejabat terpilih dan bersumpah setia pada penjajah kolonial asing yang merusak Quebec, saya kira itu menjijikkan," kata ketua Parti Quebecois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon.

Ia mengatakan partainya telah membahas beberapa kemungkinan solusi dengan CAQ tapi tidak menyinggung rancangan undang-undang yang baru. Partai lain Quebec Solidaire belum memberikan komentar. Majelis Nasional Quebec dijadwalkan akan kembali menggelar rapat pada akhir November setelah pemilihan yang dimenangkan CAQ bulan Oktober lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika