REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp 1,7 triliun, dalam Dana Alokasi Umum (DAU) APBN 2023 untuk 8.506 kelurahan di Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto menerima, informasi tersebut dari Direktur Dana Transfer Umum, Kemenkeu.
"Tadi Pak Adrianto (Direktur Dana Transfer Umum, Kemenkeu) sampaikan, di 2023 tahun depan Insya Allah akan turun anggaran kelurahan yang selama ini kita tunggu. Dana kelurahan ini dialokasikan melalui DAU," katanya, Senin (7/11).
Pada 2019 dan 2020 kata Bima Arya, dana kelurahan sempat dikucurkan dan berhenti pada 2021 karena terjadi refocusing Covid-19 dan lain-lain. Hal tersebut pun terus disuarakan melalui jajaran Walk Kota se-Indonesia.
Di samping itu, Bima Arya melihat, saat itu ada kota-kota yang bersanding dengan desa-desa. Dimana desa-desa mendapatkan dana desa, namun tidak pada kelurahan.
"Alhamdulillah disampaikan langsung, sudah disepakati untuk dikucurkan tahun depan dan ini relevan ketika kita semua kota-kota menghadapi ancaman resesi," kata Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor.
Menurutnya, dana kelurahan ini bisa digunakan tidak saja untuk sarana dan prasarana, tapi untuk pemberdayaan ekonomi dan sangat bermanfaat dirasakan warga.
Sementara itu, Direktur Dana Transfer Umum, Kemenkeu, Adrianto, menyampaikan di 2023 dalam DAU ada dana kelurahan senilai Rp 1,7 Triliun secara total se-Indonesia. Ada sekitar 8.506 kelurahan di Indonesia.
"Mudah-mudahan ini digunakan sangat baik tentunya, saya berharap kota-kota atau kelurahan bisa semakin baik. Jadi rata-rata mendapatkan sekitar Rp 200 juta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
