REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah penerbang dan teknisi dari TNI Angkatan Udara dikirim ke Prancis. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai pengoperasian dan sistem pesawat jet tempur Rafale yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.
"Sudah kami kirim beberapa orang ke sana, ke Prancis, ya," Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di sela-sela Seminar Nasional TNI AU 2022 bertema 'Tantangan TNI AU Dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan' di Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).
Fadjar menyebut, total ada 14 orang yang dikirim ke Prancis untuk mendapatkan pelatihan selama tiga bulan. Mereka terdiri atas enam orang penerbang dan delapan teknisi pesawat.
Media Prancis, La Tribune melaporkan bahwa kontrak pembelian enam unit jet Rafale yang ditandatangani Indonesia sudah resmi aktif. Pemerintah Indonesia sudah mulai membayar cicilan kepada Dassault Aviation.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI meneken kontrak pembelian sebanyak 42 pesawat Rafale, dengan enam unit pada tahap awal. Jika enam unit sudah lunas maka kontrak pembelian 36 unit otomatis berlanjut.
Nilai kontrak enam unit Rafale sekitar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,31 triliun. Salah satu pejabat tinggi di Kemenhan RI membenarkan jika pemerintah Indonesia sudah resmi membayar cicilan pertama. "Sudah pembayaran uang muka," kata sang pejabat tersebut kepada Republika di Jakarta.
Dengan pembelian Rafale, Indonesia menjadi negara ketujuh di dunia yang menggunakan alutsista asal Prancis tersebut. Negara pertama yang mengoperasikan Rafale adalah Mesir (55 pesawat), Qatar (36), India (36), Yunani (18), Kroasia (12), dan Uni Emirat Arab (80).
Kontrak Kemenhan RI dan Dassault Aviation mencakup penjualan 42 Rafale F3R yang terdiri 30 kursi tunggal dan 12 kursi dobel dengan jumlah total 8,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 121 triliun, termasuk persenjataan, kata Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis pada Februari 2022. Pengiriman pertama Rafale yang akan memperkuat TNI AU dilakukan tiga tahun setelah berlakunya kontrak. Dengan begitu, Rafale akan memperkuat TNI AU pada medio 2025.
Untuk total kontrak pembelian Rafale, Menhan Prabowo Subianto membutuhkan anggaran pertahanan lebih dari 21 miliar dolar AS pada 2023. Angka itu sangat jauh dari anggaran pertahanan saat ini sebesar 9,3 miliar pada 2022. Hanya Presiden Joko Widodo yang memiliki wewenang untuk membuka blokir kebuntuan pembayaran melalui keputusan presiden.
Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak juga membenarkan jika kontrak pembelian Rafale yang dilakukan Kemenhan sudah berlaku. "Per tanggal 9 September 2022 sudah efektif," kata Dahnil kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
