REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Rusia telah memberlakukan larangan masuk pada 200 warga Amerika Serikat (AS). Seorang saudara perempuan dan dua saudara laki-laki Presiden Amerika Serikat Joe Biden termasuk di antara 200 orang tersebut 

"Menanggapi sanksi individu baru yang terus diberlakukan  pemerintahan Biden tidak hanya pada pejabat Rusia, pejabat bisnis dan publik, dan tokoh budaya tetapi juga pada mereka yang karena satu dan lain alasan tidak menyenangkan Washington, larangan timbal balik atas memasuki Federasi Rusia dikenakan terhadap 200 warga Amerika Serikat," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.

Selain tiga saudara Biden, sejumlah pejabat Amerika Serikat turut dicantumkan dalam daftar larangan masuk Rusia.

Mereka antara lain Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat Deb Haaland, Komandan Komando Eropa-AS Christopher Cavoli. 

Terdapat beberapa pejabat pertahanan Amerika Serikat lainnya yang juga tercantum dalam larangan masuk. Paul Pelosi, suami dari Ketua House of Representatives Amerika Serikat, Nancy Pelosi, turut terimbas sanksi Moskow tersebut. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. 

Mereka membahas tentang perkembangan konflik Rusia-Ukraina, termasuk kemungkinan dilakukannya negosiasi. 

“Menteri (Blinken) menegaskan kembali bahwa waktu dan isi kerangka negosiasi apa pun tetap menjadi keputusan Ukraina,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price saat memaparkan detail pertemuan Blinken dan Kuleba, Sabtu (12/11/2022). 

Pekan lalu Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendorong para pemimpin Ukraina untuk memberi sinyal keterbukaan guna bernegosiasi dengan Rusia.

Kiev pun diminta menanggulangi penolakan publik mereka untuk terlibat dalam pembicaraan damai dengan Moskow kecuali jika Vladimir Putin sudah tak berkuasa lagi di negara tersebut.  

Informasi itu diperoleh Washington Post dari sejumlah pejabat Amerika Serikat yang menolak identitasnya dipublikasikan. Menurut mereka, para pejabat Amerika Serikat tidak berusaha mendorong Ukraina ke meja perundingan. 

Namun Washington ingin memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain yang menghadapi waspada perang untuk tahun-tahun yang akan datang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika