REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengingatkan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) pentingnya alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) untuk pengusaha UMKM. Mendag menuturkan, ketersediaan pasokan harus stabil.
“Alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) untuk pengusaha UMKM. Jaminan pasokan cukup untuk kestabilan pangan dan kecukupan protein bagi warga Indonesia”, kata Mendag saat bertemu dengan perwakilan GPPU, dalam keterangan, Kamis (24/11/2022).
Zulkifli Hasan (Zulhas) juga meminta peternak ikut menjaga stabilitas harga ayam. "Meminta komitmen anggota GPPU untuk membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga yang wajar untuk produk hasil (daging ayam ras dan telur ayam ras) dan input produksi (DOC/bibit dan pakan) baik di tingkat eceran/konsumen maupun di tingkat peternak/produsen," kata Zulhas.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap kepada anggota GPPU untuk melaksanakan kebijakan pengaturan populasi (cutting produksi) dengan kejujuran dan sungguh-sungguh apabila diinstruksikan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Ia mengaku akan mengevaluasi permohonan persetujuan impor jika anggota GPPU tak memegang teguh komitmen.
"Kemendag akan mengevaluasi permohonan Persetujuan Impor anggota GPPU apabila tidak memegang teguh komitmen untuk menjaga dan menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif," ujarnya.
Pertemuan Mendag dan GPPU dilatarbelakangi harga ayam ras di tingkat peternak yang sangat fluktuatif dan sering berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Harga ayam di pasar Rp 32 ribu per kilogram (kg), seharusnya Rp 35 ribu per kg. Menurut Mendag, hal ini diduga karena tidak seimbangnya suplai dan permintaan.
"Surplus pasokan yang berlebih, sekitar 1 miliar ekor atau setara 1 juta ton dalam setahun," ujarnya.
Surplus dimaksud belum dapat diakomodir dengan sarana dan prasarana pasca panen yang memadai, seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage yang tidak mencukupi. Saat ini, seluruh perusahaan integrator hanya memiliki cold storage dengan kapasitas sekitar 30 ribu ton, serta RPHU sekitar 1 juta ekor/hari.
Sementara, Ketua 4 GPPU, Asrokh Nawawi mengaku Zulhas akan mengizinkan BUMN dan UMKM mengimpor GPS ayam sebanyak 20 persen dari total kuota. "Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini minta bahwa, memutuskan ada 20 persen kuota GPS akan dialokasikan untuk BUMN dan UMKM yang mampu," ujarnya.
BUMN dan UMKM yang bisa mengimpor GPS ayam merupakan yang dinilai mampu, baik dari segi tata kelola hingga keuangan. Menurut Nawawi, kebijakan ini bisa membuat pemerataan sehingga konsumsi daging ayam per kapita per tahun bisa meningkat.
"Kebijakan baru Menteri Perdagangan supaya ada pemerataan, memberi kesempatan BUMN dan UMKM 20 persen supaya lebih merata sehingga kebutuhan konsumsi per kapita bisa tercapai, atau harusnya kan naik karena konsumsi baru 11,6 kg per kapita per tahun," ujar Nawawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
