REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Warga Palestina sangat prihatin bahwa politikus sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir akan menjadi menteri kepolisian dalam kesepakatan koalisi dengan Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan menciptakan pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu.
Mengingat pandangan ultra-ekstremis Ben-Gvir, lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan diperkirakan terjadi di Wilayah Palestina dan Yerusalem Timur. Dia dihukum pada 2007 karena menghasut rasialisme terhadap orang Arab dan mendukung kelompok yang dianggap oleh Israel dan AS sebagai organisasi teroris.
Ben-Gvir akan memiliki portofolio keamanan yang diperluas yang akan mencakup tanggung jawab Polisi Perbatasan di Tepi Barat yang diduduki. Juru Bicara Pemerintah Palestina, Ibrahim Melhem, mengatakan, kepada Arab News bahwa orang Israel harus lebih khawatir daripada orang Palestina tentang penunjukan Ben-Gvir. Ben-Gvir mendukung ideologi pemukim ekstremis dan rasis.
“Dia tidak akan mencapai keamanan atau stabilitas bagi mereka seperti yang dia janjikan, dan tidak akan mengalahkan rakyat Palestina. Penunjukannya berarti pengorbanan yang lebih besar bagi orang Palestina dan, sebagai imbalannya, keamanan yang lebih sedikit bagi orang Israel,” kata Melhem, dilansir dari Arab News, Sabtu (26/11/2022).
Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti mengatakan ini adalah perkembangan yang berbahaya, dan itu berarti bahwa seluruh pemerintah baru Israel bergerak ke arah kebijakan fasis.
"Karena Ben-Gvir akan bertanggung jawab atas Al- Masjid Aqsa, polisi Israel, dan warga Palestina di dalam Israel," kata Barghouti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
