REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menyatakan sikap untuk menolak wacana impor beras. Pasalnya, produksi beras di Kabupaten Tasikmalaya pada 2022 mengalami surplus.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin, mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan wacana impor beras yang akan dilakukan. Menurut dia, produksi beras di Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang surplus.
"Jadi tidak perlu lagi impor," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (1/12/2022).
Ia menjelaskan, produksi beras di Kabupaten Tasikmalaya pada 2022 mencapai sekitar 5.300 ton. Angka itu mengalami peningkatan sekitar dua kali lipat dibandingkan produksi pada tahun lalu, yaitu sekitar 2.000 ton.
Artinya, Nuraedidin menilai, stok beras di Kabupaten Tasikmalaya dalam keadaan relatif aman. "Itu akan dibeli oleh Bulog, jadi tidak perlu lagi impor," kata dia.
Menurut Nuraedidin, dibukanya keran impor justru akan menyusahkan petani lokal. Pasalnya, masuknya beras impor otomatis akan membuat harga beras petani lokal jatuh.
Sementara itu, Ketua DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia wilayah Jawa Barat di Kota Tasikmalaya, Yuyun Suyud, juga menolak wacana impor. Ia menilai, adanya beras impor akan membuat petani kesulitan.
"Kami sangat tidak setuju. Sekarang sudah terasa harga gabah di petani merosot gara-gara impor. Kalau impor dibuka, petani akan makin sengsara," kata dia.
Ia menilai, hasil panen petani di wilayah Kota Tasikmalaya saat ini relatif standar. Ia menyebutkan, stok beras di Kota Tasikmalaya saat ini tidak kekurangan, apalagi secara nasional.
"Kalau memang mau, semua bergerak bersama untuk melakukan langkah intensifikasi. Kami pernah melakukan itu, dan hasil panennya mencapai di atas 10 ton per hektate," kata dia.
Namun, Yuyun mengatakan, saat ini intensifikasi yang dilakukan saat ini tak lagi optimal. Alhasil, hasil panen padi saat ini hanya menghasilkan sekitar 5-7 ton beras per hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
