REPUBLIKA.CO.ID,KEDIRI -- Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, membuat kesepakatan bersama tentang layanan administrasi kependudukan dan kesehatan.
Kegiatan itu dilakukan antara Pemerintah Kota Kediri, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Komisariat Kediri, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Kediri, dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Indonesia Cabang Kota Kediri.
"Program ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada warganya. Karena layanan kependudukan ini merupakan fasilitas kepada masyarakat jadi diberikan secara gratis. Tidak dipungut biaya," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Rabu (7/12/2022).
Ia menjelaskan kerja sama ini merupakan pengembangan layanan dari proyek percontohan program 3 in 1 yang sudah berjalan di RSUD Kilisuci dan RSUD Gambiran, Kota Kediri.
Layanan ini dilakukan guna memudahkan masyarakat. Ketika ada ibu melahirkan, tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri, namun semua sudah ditangani oleh fasilitas kesehatan dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri.
Saat pulang dari rumah sakit, ibu yang baru melahirkan tersebut juga sudah membawa akta kelahiran, KK baru, dan dokumen kependudukan lain yang dibutuhkan. Begitu pula ketika terjadi kasus kematian, warga tidak perlu mengurus dokumen kependudukansendiri.
"Kami dekatkan layanan kependudukan yang ada di Kota Kediri. Saya juga berpesan kalau sudah ada kemudahan, tetap harus mengikuti program keluarga berencana dari pemerintah," kata dia.
Ia berharap, setelah penandatanganan kesepakatan ini program segera berjalan. Ke depan, program juga terus dievaluasi sehingga bisa berjalan sempurna.
Dia mengharapkan dengan semakin mudah layanan kependudukan, semua warga memiliki dokumen kependudukan.
Informasi dari Dispendukcapil Kota Kediri, pada tahun 2021 Kota Kediri telah mencapai angka cakupan 98,84 persen jumlah penduduk usia 0-18 tahun telah berakta kelahiran.
"Alhamdulillah angka tersebut telah melampaui target nasional tahun 2021 sebesar 95 persen. Nanti di tahun 2024, harus capai target nasional untuk pencatatan sipil di bawah usia lima tahun sebesar 99,99 persen. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik ini kita bisa mencapai target tersebut," kata dia.
Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Samsul Bahri mengatakan ada 45 lembaga yang sudah bekerja sama dengan instansinya, yang terdiri atas enam rumah sakit, satu klinik, dua rumah sakit ibu dan anak, dan 36 praktik mandiri bidan.
"Untuk pengawasan sudah kami tuangkan dalam pasal-pasal perjanjian bahwa pelayanan ini gratis. Kami pastikan pelayanan kependudukan ini gratis," ujarnya.
Turut hadir dalam acara itu, Ketua Persi Komisariat Kediri Rosse Ester Grace, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri Endang Wahyu Laksmiwati, Sekretaris IBI Cabang Kota Kediri Mahendri, dan tamu undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
