REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program vaksinasi booster akan tetap berjalan meskipun pemerintah telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12) hari ini. Vaksinasi ini bisa membantu meringankan gejala yang dialami masyarakat jika tertular Covid-19.
Ia menjelaskan, mayoritas pasien Covid-19 yang meninggal dan mengalami gejala berat disebabkan karena belum mendapatkan vaksinasi.
"Vaksinasi booster tetap dijalankan terutama yang belum. Yang masuk rumah sakit dan meninggal itu kebanyakan belum vaksin, kan kita 70 persen (target vaksin) tapi masih banyak, itu yang harus divaksin terutama orang tua," jelas Menkes Budi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta.
Selain mempercepat program vaksinasi untuk meningkatkan imunitas, Menkes juga menekankan pentingnya menjaga protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ia berharap protokol kesehatan ini bisa menjadi kebiasaan dan budaya baru dari masyarakat.
"Dulu sebelum ada penyakit kolera, orang BAB sembarangan, begitu ada kolera prokes BAB di jamban dong, habis itu dibersihkan pakai air dan sabun dong, dulu kan tidak ada aturan seperti itu. Budaya hidup mengikuti prokes yang ada penyakit yang menjadi pandemi," ujarnya.
Menurut Menkes, pandemi Covid-19 ini telah membentuk kebiasaan masyarakat untuk menggunakan masker, seperti halnya di Jepang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat agar tetap mengenakan masker jika mengalami gejala. Selain digunakan di ruang tertutup, masker juga diminta untuk tetap digunakan di dalam transportasi publik.
Penggunaan masker ini nantinya akan tertuang di dalam aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penghentian PPKM.
"Ini bagus untuk habit baru seperti Jepang tadi. Menggunakan masker dan segera melakukan tes apakah antigen atau PCR kalau seandainya itu positif sebaiknya isolasi mandiri karena masih bisa menularkan," ujarnya.
Tito pun menekankan agar masyarakat tetap mewaspadai penularan kasus meskipun kebijakan PPKM dihentikan. Sebab, bagi masyarakat yang memiliki daya imunitas yang rendah akan memiliki risiko yang tinggi terhadap penularan.
Lebih lanjut, Tito juga menegaskan, pencabutan status PPKM ini bukan berarti pandemi Covid-19 telah berakhir. "Ini merupakan pecabutan atas intervensi pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat terutama kerumunan," lanjutnya.
Sementara itu, Satgas Covid-19 baik di pusat maupun di daerah tidak dibubarkan sehingga monitoring perkembangan kasus dapat terus dilakukan. Ia juga menyebut, kebijakan PPKM bisa kembali diberlakukan jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
