Senin 02 Jan 2023 14:20 WIB

Mesir Desak Israel Hindari Tindakan yang Picu Ketegangan Regional

Sisi minta Netanyahu menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan regional

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah mendesak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru dilantik untuk tak mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengobarkan ketegangan regional. Hal itu disampaikan Sisi saat menelepon Netanyahu untuk mengucapkan selamat atas pelantikannya.

Dalam keterangan yang dirilis kantor kepresidenan Mesir, Ahad (1/1/2022), disebutkan bahwa dalam percakapannya dengan Netanyahu, Sisi memperingatkannya agar menghindari “tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan situasi dan memperumit suasana regional”. Sisi pun menyampaikan pemerintahannya akan melanjutkan upaya untuk menjaga ketenangan antara Israel dan Palestina.

Baca Juga

Sementara itu, kantor perdana menteri Israel mengungkapkan, dalam percakapannya, Netanyahu dan Sisi membahas hubungan bilateral Israel-Mesir. “(Mereka) menekankan pentingnya mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan demi kedua bangsa dan semua bangsa di Timur Tengah,” katanya.

Netanyahu telah resmi dilantik sebagai perdana menteri Israel pada 29 Desember lalu. Ini menjadi masa jabatan keenam Netanyahu sebagai perdana menteri, walaupun tak berturut-turut. Kendati demikian, Netanyahu tetap menempati posisi teratas sebagai perdana menteri Israel terlama.

Sesaat sebelum dilantik, Netanyahu telah menyampaikan bahwa salah satu prioritas kebijakannya adalah memperluas permukiman Yahudi Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Netanyahu pun sempat menawarkan self-rule kepada Palestina. Artinya Palestina dipersilakan membentuk pemerintahan, tapi tanpa memegang kontrol keamanan.

Palestina telah menolak tawaran tersebut. “Rakyat Palestina memiliki hak untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang merupakan dasar untuk mencapai perdamaian yang adil berdasarkan resolusi legitimasi internasional,” kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh, 16 Desember 2022 lalu.

Dia menegaskan, tidak akan ada perdamaian dengan kebijakan aneksasi dan apartheid. “Tidak akan ada perdamaian selama agresi Israel terhadap rakyat Palestina terus berlanjut,” ujar Rudeineh.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement