REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India dan Pakistan bertukar daftar fasilitas nuklir serta tahanan sipil. Daftar tersebut dibagikan melalui saluran diplomatik secara bersamaan di New Delhi dan Islamabad.
Menurut Kementerian Luar Negeri India, kedua negara mengganti daftar instalasi dan fasilitas nuklir di bawah Perjanjian Larangan Serangan terhadap Instalasi dan Fasilitas Nuklir antara kedua negara. Perjanjian pada 1988 mengharuskan New Delhi dan Islamabad saling memberi tahu tentang instalasi dan fasilitas nuklir masing-masing pada 1 Januari setiap tahun.
"Ini adalah pertukaran daftar yang ke-32 berturut-turut antara kedua negara. Yang pertama terjadi pada 1 Januari 1992," kata Kementerian Luar Negeri India dikutip dari Anadolu Agency.
Sementara itu, India juga menyerahkan daftar 339 tahanan sipil Pakistan dan 95 nelayan Pakistan yang saat ini berada dalam tahanan India. Sedangkan Pakistan membagikan daftar 51 tahanan sipil dan 654 nelayan dalam tahanannya yang merupakan orang India atau diyakini sebagai orang India.
Berdasarkan perjanjian pada 2008, kedua negara diharuskan untuk bertukar daftar tahanan masing-masing dua kali setahun, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Namun, pihak India telah menyerukan pembebasan lebih awal dan pemulangan tahanan sipil, personel pertahanan India yang hilang, dan nelayan serta perahu dari tahanan Pakistan.
"Dalam konteks ini, Pakistan diminta untuk mempercepat pembebasan dan pemulangan 631 nelayan India dan 2 tahanan sipil India, yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan kewarganegaraannya telah dikonfirmasi dan disampaikan ke Pakistan,” kata Kementerian Luar Negeri India.
"Selain itu, Pakistan telah diminta untuk memberikan akses konsuler langsung ke 30 nelayan yang tersisa dan 22 tahanan sipil di tahanan Pakistan yang diyakini orang India," ujar lembaga itu.
India menyatakan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan dalam menangani semua masalah kemanusiaan, termasuk yang berkaitan dengan tahanan dan nelayan di negara masing-masing. Kementerian Luar Negeri India juga mendesak Pakistan untuk mempercepat tindakan yang diperlukan dalam mengonfirmasi status kewarganegaraan dari 71 tahanan Pakistan, termasuk nelayan yang pemulangannya menunggu konfirmasi kewarganegaraan dari negara tetangga itu.
"Pakistan telah diminta untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan semua tahanan dan nelayan sipil India dan diyakini orang India, menunggu pembebasan dan repatriasi mereka ke India," ujar Kementerian Luar Negeri India.
Hubungan antara kedua negara musuh bebuyutan itu anjlok ke titik terendah baru pada Agustus 2019. Ketika itu India menghapus status khusus Jammu dan Kashmir sehingga mengakibatkan Pakistan menurunkan hubungan diplomatiknya.
Hubungan yang tegang antara kedua tetangga membuat tahanan di penjara lebih lama, dan dalam beberapa kasus, bahkan setelah menjalani hukuman. Nelayan dari kedua belah pihak telah lama membayar mahal untuk hubungan baik antara kedua tetangga.
Kedua negara sering menangkap nelayan karena melanggar perairan laut satu sama lain karena batas air yang tidak ditandai dengan baik dan perahu yang tidak dilengkapi peralatan yang tidak memiliki teknologi untuk menentukan lokasi yang tepat. Mantan sekretaris Forum Rakyat Pakistan-India untuk Perdamaian dan Demokrasi Jatin Desai mengatakan, jumlah nelayan India yang ditahan di Pakistan meningkat dan perlu dikhawatirkan lebih dalam.
"Lebih dari 600 nelayan India telah menyelesaikan hukumannya bahkan kewarganegaraannya telah diverifikasi. Namun, mereka belum dipulangkan ke India dan alasannya kebanyakan politis,” ujar kelompok aktivis perdamaian dari kedua negara yang berurusan dengan masalah tahanan itu.
"Tidak ada alasan untuk menahan para nelayan India di penjara ketika semua proses telah selesai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
