REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel pada Rabu dilaporkan membatalkan atau menunda rencana membangun 100 proyek konstruksi di permukiman di Yerusalem Timur yang dijajah, menyusul tekanan dari sekutunya, AS.
Pembatalan itu terjadi menjelang kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan ke Israel. Channel 12 Israel mengatakan proyek konstruksi di permukiman Nof Zion di Yerusalem Timur akan diumumkan selama kunjungan Sullivan, tetapi ini dibatalkan pada menit terakhir menyusul permintaan dari kedutaan AS di Israel.
Saluran lain Israel menambahkan kotamadya Israel di Yerusalem menyetujui keputusan tersebut dalam koordinasi dengan pemerintah untuk tidak menimbulkan rasa malu bagi sekutu Amerika-nya. Haaretz melaporkan komite perencanaan dan pembangunan lokal di kotamadya Yerusalem mengambil perluasan pemukiman dari agenda Rabu pada menit terakhir, bertepatan dengan kunjungan AS.
Dilansir dari The New Arab, Sabtu (21/1/2023), tidak jelas apakah ekspansi tersebut dibatalkan secara permanen atau ditunda untuk saat ini. November lalu, Perdana Menteri sayap kanan Israel Benjamin Netanyahu menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dianggap paling ekstremis dalam sejarah Israel.
Koalisinya termasuk para pemimpin pemukim yang telah terlibat dalam retorika rasis terhadap warga Palestina dan berjanji untuk meningkatkan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang ilegal menurut hukum internasional. Masih belum jelas apakah keputusan untuk tidak melanjutkan proyek konstruksi bersifat sementara atau permanen.
Sullivan tiba di Israel pada Rabu di mana dia bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, memulai pembicaraan yang The Times of Israel gambarkan bertujuan mengembangkan garis dasar dengan pemerintah garis keras baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penasihat Keamanan Nasional adalah pejabat senior AS pertama yang mengunjungi Israel setelah kemenangan Netanyahu dalam pemilihan November, yang melihat sejumlah menteri sayap kanan diberi jabatan menteri.
Sullivan berencana bertemu Netanyahu nanti. Menurut situs Israel Walla, Iran akan menjadi agenda utama.
Penasihat keamanan juga akan berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pemerintah garis keras. Ini terjadi di tengah janji sayap kanan untuk mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat yang dijajah dan memperluas permukiman ilegal Yahudi, yang keduanya diperkirakan akan membuat hidup lebih sulit bagi warga Palestina di Tepi Barat dan meningkatkan kekerasan terhadap mereka.
Upaya Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi juga akan menjadi topik diskusi, meskipun kerajaan Teluk itu menegaskan hanya akan menjalin hubungan dengan Israel setelah "solusi dua negara" diterapkan.
Perluasan pemukiman dinyatakan sebagai prioritas utama untuk pemerintahan baru Netanyahu, dengan perdana menteri berjanji untuk mengembangkan pemukiman ilegal di Tepi Barat, Yerusalem, Dataran Tinggi Golan, serta daerah-daerah di dalam Israel dengan konsentrasi tinggi warga Palestina di Israel. AS secara resmi menentang pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur meskipun telah memveto banyak resolusi PBB yang mengutuk Israel atas kegiatan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
