REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan ke depan sempurna. Salah satu penyebabnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat diinginkan oleh negara lain, terutama negara-negara di Eropa.
“Kalau kita lihat, kondisi Indonesia ini sempurna. Kita punya nikel, kita punya kelapa sawit, dan kita juga punya gula, untuk etanol, atau (bisa juga) jagung untuk etanol,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir pada saat mengomentari temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Joko Widodo, Selasa (22/1/2023) lalu.
Dia menegaskan, pemerintah terus menjaga agar kekeliruan Indonesia pada saat era ledakan komoditas (commodity booming) tidak terulang lagi. Indonesia tidak akan lagi membiarkan bahan mentah menjadi komoditas perdagangan utama di pasar internasional. Kebijakan tersebut hanya membuat peningkatan nilai, pertumbuhan ekonomi, hingga penciptaan tenaga kerjamya terjadi di negara lain.
Erick mengingatkan kembali, perubahan kebijakan pemerintah terkait perdagangan bahan mentah Indonesia baru terjadi pada pemerintah Joko Widodo periode 2017-2018. Saat itulah, Indonesia mulai memberlakukan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini terus dilakukan hingga saat ini, meskipun Indonesia harus menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Pada policy yang baru, Pak Jokowi, pada 2017-2018, mulai memberlakukan hilirisasi SDA. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi gugatan di WTO, bisa untuk nikel, atau nanti Bauksit, atau kelapa sawit,” ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.
Erick pun menegaskan, pemerintah telah mengetahui langkah Uni Eropa yang sengaja sudah mengeluarkan Green Industrial Plan. Itu berarti Uni Eropa menutup pasar Eropa secara pelan-pelan.
“Jadi mereka maunya, market kita harus dibuka, tetapi market mereka harus ditutup, dengan alasan karena memang Eropa sedang mengarah ke resesi,” ucap Erick.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah itu menyebutkan, surplus perdagangan Indonesia besar sekali, hingga 51 miliar dolar AS. Hal ini disebabkan karena ekspor Indonesia terus meningkat.
“Ini yang paling ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena sampai 2045, kita diperkirakan akan masuk ke negara Top 4 atau Top 5 dunia. Mereka sudah melihat itu semua. Makanya, mereka seakan-akan ingin memperlambat. Ya, Indonesia jangan cepat kaya lah. Ini yang saya rasa, Pak Jokowi mendorong hilirisasi dilanjutkan. Pak Jokowi akan mendorong lagi Gula nanti. Bagaimana bisa nggak kita swasembada gula pada 2030. Bisa nggak Gula jadi etanol,” papar Erick.
Hilirisasi oleh BUMN
Tindakan konkret yang telah dilakukan BUMN antara lain adalah Pertama, pada 17 Januari 2023, Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara menegaskan komitmennya mendukung hilirisasi industri di dalam negeri. Himbara siap mendukung hilirisasi, termasuk hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.
Himbara terdiri atas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.
Lalu proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan beberapa BUMN, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). Proyek tersebut dapat mengurangi subsidi gas alam cair (LPG) sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
PSN gasifikasi baru bara juga memberikan multiplier effect berupa menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi TKDN, hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Kerja sama gasifikasi batu bara mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja.
Contoh lain adalah Pembentukan PT Industri Baterai Indonesia/Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC ini merupakan gabungan dari empat BUMN, yaitu Holding Industri Pertambangan-MIND ID, PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Selain itu, PLN juga memasok listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Antara lain diberikan kepada Smelter di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta milik PT Freeport Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timu, yaitu sebesar 170 MVA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
