REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Belakangan ini teknologi kecerdasan buatan (AI) ChatGPT menjadi perbincangan hangat. Teknologinya yang sangat canggih bisa mengerjakan sejumlah pekerjaan manusia, seperti menyelesaikan tugas siswa.
Kuartet profesor hukum di University of Minnesota menggunakan chatbot AI yang populer untuk menghasilkan jawaban ujian dalam empat mata kuliah semester lalu. Dia menilai hasilnya bersamaan dengan ujian siswa yang sebenarnya.
Dari program tersebut, ChatGPT mendapat performa C+ rata-rata, di bawah manusia yang rata-rata mendapat B+. Jika diterapkan di seluruh kurikulum, nilainya masih cukup untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
“ChatGPT akan menjadi mahasiswa hukum yang biasa-biasa saja," kata penulis studi utama Jonathan Choi yang berkolaborasi dengan profesor Kristin Hickman, Amy Monahan, dan Daniel Schwarcz, dilansir Reuters, Kamis (26/1/2023).
Selama ujian, Choi dan rekannya telah melarang penggunaan internet untuk menghilangkan potensi siswa yang menggunakan ChatGPT. Sejak mulai debutnya pada akhir November, ChatGPT sudah sangat populer dan mampu membantu memenuhi permintaan penggunanya.
Selain Choi, akademisi hukum lain juga bereksperimen menggunakan ChatGPT. Dekan hukum Suffolk University Andrew Perlman menulis artikel ilmiah pada bulan Desember. Dua profesor hukum lainnya meminta ChatGPT menjawab pertanyaan pilihan ganda. Meskipun hasilnya tidak lulus, tetapi performa ChatGPT lebih baik dari yang diharapkan.
Profesor hukum Minnesota meminta ChatGPT mengikuti ujian gugatan, tunjangan karyawan, perpajakan, dan aspek hukum konstitusional. Ujian tersebut mencakup total 95 pertanyaan pilihan ganda dan 12 pertanyaan esai.
Biasanya Chatbot berhasil pada ujian esai dibandingkan pertanyaan pilihan ganda. “Dalam menulis esai, ChatGPT menunjukkan pemahaman yang kuat tentang aturan hukum dasar dan memiliki komposisi yang solid secara konsisten,” kata para penulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
