REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudipada Minggu menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan tetap mengacu pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Posisi Indonesia yang konsisten mendorong implementasi 5PC disebut Retno telah sesuai dengan mandat para pemimpin ASEAN, yang menyepakati konsensus tersebut pada April 2021.
"Kita ingin implementasi 5PC ini menjadi mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," tutur Retno usai acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023? di Bundaran HI, Jakarta.
Namun, dia juga menegaskan bahwa yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri, dan ASEAN hanya membantu penyelesaian krisis. "Mereka (Myanmar) ini 'kan negara yang berdaulat, jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu sebagai satu keluarga," kata dia.
Menurut Retno, 5PC adalah satu-satunya pendekatan yang bisa dilakukan ASEAN untuk membantu menangani isu politik di Myanmar, yang sejarahnya sangat kompleks dan rumit. "Sayangnya, sampai saat ini masih belum ada kemajuan signifikan (dalam implementasi 5PC), sehingga kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan poin-poin konsensus," kata Menlu RI.
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
Meskipun menyebutkan bahwa krisis Myanmar akan terus dibahas dalam pertemuan-pertemuan ASEAN sepanjang keketuaan Indonesia, Menlu Retno memastikan bahwa isu ini tidak akan menghambat proses pembangunan ASEAN itu sendiri. "Tentunya kewajiban kita juga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar ini menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin memastikan proses ini berjalan terus," katanya.
Dalam pertemuan-pertemuan ASEAN mendatang, termasuk yang terdekat yaitu Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) pada 3-4 Februari 2023, Retno mengatakan bahwa ASEAN tetap mengundang Myanmar tetapi tidak pada level politis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
