IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Usulan setoran awal haji menggunakan standar emas muncul dalam kegiatan Seminar Nasional Konsep Istitha'ah, Biaya Ibadah Haji dan Kualitas Layanan Ibadah Haji untuk Ekosistem Berkelanjutan, Kamis (23/2/2023). Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro menyebut hal ini ide yang bagus dan perlu pendalaman.
"Usulan ini menarik dan saya kira patut dipertimbangkan oleh BPKH dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempelarinya lebih jauh, bersinergi untuk gagasan itu," kata Ismed saat dihubungi Republika belum lama ini.
Adanya usulan ini dinilai perlu dilakukan pendalaman, agar ditemukan titik tengah yang menguntungkan, tidak hanya bagi jamaah haji tapi juga aman bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BKPH).
Menjelang musim haji, Ismed menyebut kegaduhan perihal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hampir dipastikan selalu muncul. Mungkin saja, usulan yang ada ini bisa menjadi perangkat untuk meminimalisir kegaduhan yang sama di waktu-waktu mendatang.
Selama ini, harga emas termasuk yang selalu terjaga dan stabil. Angka seputaran emas tidak pernah terlalu drastis naik dan turunnya. Sementara, untuk kurs mata uang dolar selalu fluktuatif.
Di sisi lain, ia juga menyebut perihal pembayaran ini sangat bergantung dengan Kerajaan Saudi. Setiap layanan yang digunakan, mulai dari akomodasi, transportasi dan katering, pembayarannya dilakukan di Saudi.
"Nah itu saya kira masing-masing pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Kata kuncinya adalah bagaimana agar jamaah dengan pembayaran yang dilakukan tetap taat pada konsep syariah terkait istitha'ah," ucap dia.
Kata kunci kedua, lanjut Ismed, adalah bagaimana agar ke depannya BPIH tidak lagi menjadi beban jamaah yang akan berangkat dengan sistem membayar di depan atau uang setoran, serta memiliki masa antrian tertentu.
Yang perlu dijaga dan diperhatikan adalah menjaga agar nilai uang setoran awal ini tidak tergerus dan terkena inflasi. Ismed menyebut hal ini adalah hal penting yang harus dijadikan perhatian. Dengan emas, hal tersebut dinilai bisa meminimalisir risiko tekanan inflasi.
"Saya tidak begitu memahami praktik menggunakan transaksi emas. Tetapi, paling tidak usulan ini merupakan masukan yang baik bagi BPKH dan Kementerian Agama. Siapa tahu, ini bisa menjadi solusi terhadap upaya agar tidak membebani jamaah dan tidak menjadi risiko dan beban bagi BPKH," ujarnya.
Terakhir, BPKH juga disebut perlu mempelajari bagaimana mekanisme jika ada jamaah yang membayar dengan emas. Sejauh ini, emas bisa dijadikan alat transaksi kepada pihak investor untuk mendapatkan margin, sehingga ada dana maslahat yang didapat.
