IHRAM.CO.ID, NOUAKCHOTT -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah menyatakan keinginan Kerajaan menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Bahwa syariat Islam telah menjamin hak-hak atas mereka dan untuk menegaskan peran aktif perempuan dalam masyarakat. 

Keinginan itu disampaikannya dalam sesi ke-49 Dewan Menteri Luar Negeri Negara Anggota OKI di Mauritania, dengan tema: "Pusatisme dan moderasi: Katup keamanan dan stabilitas". Dia menegaskan upaya untuk menyerang kesucian Islam membutuhkan solidaritas terhadap mereka. 

Pangeran Faisal menunjukkan Riyadh mendukung isu-isu perkembangan dan sosial dunia Islam di tengah keyakinannya pada ikatan yang mempersatukan negara-negara Muslim.

“Pertemuan kami dilakukan setelah Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia, yang meningkatkan kesadaran akan bahaya intoleransi terhadap Islam. Namun, upaya menyerang tempat suci agama, membakar Alquran, dan membangkitkan kebencian terhadap minoritas Muslim mengharuskan kami menegaskan perlunya menghormati nilai-nilai moderasi, menghormati orang lain, dan hidup berdampingan dengan mereka,” kata Pangeran Faisal, dilansir dari Saudi Gazette, Jumat (17/3/2023).

Dia menambahkan Kerajaan telah mencurahkan sumber dayanya untuk melayani dunia Islam, dan percaya pada pentingnya organisasi dalam mengonsolidasikan solidaritas Islam dan melindungi kepentingan bersama.

Menteri Saudi menyatakan solidaritas dan simpati Kerajaan kepada saudara-saudara di Suriah dan Turki, menyusul banyaknya korban jiwa dan kegiruan material yang diakibatkan oleh gempa bumi dahsyat itu.

"Kerajaan telah melakukan upaya mengurangi konsekuensi dari penderitaan ini dengan mengirimkan bantuan mendesak, dan telah mengorganisir kampanye untuk kepentingan mereka yang terkena dampak," kata Pangeran Faisal.

Pangeran Faisal mengatakan, Kerajaan juga selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak sah mereka. Dia meminta komunitas internasional memainkan perannya dalam mengakhiri pelanggaran pasukan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina, yang terus merusak peluang untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.