IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjawab kabar permintaan tiket kelas bisnis untuk perjalanan haji anggota DPR ke Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia.
Indra mengatakan itu memang terkait pengawasan pelaksanaan ibadah haji 2023 yang sudah terjadwal. Ia menegaskan, Sekretariat Jenderal DPR merupakan unsur pendukung kedewanan yang membantu merealisasikan perjalanan tersebut.
Maka itu, ia merasa tidak berlebihan jika sebagai sekjen DPR RI menghubungi Dirut PT Garuda Indonesia Tbk yang disebut sebagai sahabat lamanya itu. Ia mengaku memastikan ketersediaan kursi penerbangan dari Garuda.
"Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk tim pengawas haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya, kurang lebih jumlahnya 80 orang," kata Indra, Rabu (14/6/2023).
Ia menerangkan 80 orang tersebut terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN.
"Saya tegaskan di sini ya, kami tidak minta gratis. Kami tetap membayar karena paham sekali Garuda perusahaan Tbk. Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis," ujar Indra.
Namun, ia menerangkan, sampai saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda. Maka itu, DPR RI kini tengah mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir.
Salah satunya menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda jika sampai waktu yang ditentukan belum ada kepastian. Indra berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri.
"Sehingga, DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan UU dengan baik. Sekaligus, memastikan jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam kelima tersebut," kata Indra.
Sebelumnya, Dirut Garuda Irfan Setiaputra mengaku dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan tiket pesawat untuk tim pengawas haji DPR RI serta tim sekretariatnya. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI.
