IHRAM.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi telah menyarankan umat Muslim di luar negeri, yang berencana umroh, tidak berurusan dengan agen yang tidak berlisensi atau tidak berizin.
"Berurusan dengan perusahaan berlisensi menjamin hak Anda," kata Kementerian Haji dan Umrah Saudi, berbicara kepada calon jamaah, seperti dilansir Gulf News, Rabu (16/8/2023).
Kementerian menyarankan mereka untuk masuk ke situs webnya dan memeriksa daftar agen berlisensi di negara asal mereka melalui tautan https://eservices.haj.gov.sa. Arab Saudi mengharapkan sekitar 10 juta Muslim dari luar negeri untuk melakukan umroh selama musim ini.
Musim dimulai beberapa pekan yang lalu, bertepatan dengan dimulainya tahun baru Hijriah Islam. Musim haji dimulai setelah akhir ziarah haji Islam tahunan yang dihadiri sekitar 1,8 juta Muslim untuk pertama kalinya dalam tiga tahun setelah pembatasan terkait pandemi dicabut.
Umat Muslim, yang tidak mampu secara fisik atau finansial untuk menunaikan ibadah haji, pergi ke Arab Saudi untuk melakukan umroh di Masjidil Haram, tempat suci umat Islam di Makkah. Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi telah meluncurkan sejumlah fasilitas bagi Muslim luar negeri untuk datang ke negara itu untuk melakukan umroh.
Umat Islam yang memegang berbagai jenis visa masuk seperti visa pribadi, kunjungan dan turis diizinkan untuk melakukan umroh dan mengunjungi Al Rawda Al Sharifa, di mana makam Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi di Madinah setelah memesan e -janji temu. Otoritas Saudi telah memperpanjang visa umroh dari 30 hari menjadi 90 hari dan mengizinkan pemegangnya untuk memasuki kerajaan melalui semua outlet darat, udara dan laut dan berangkat dari bandara manapun.
Kerajaan juga mengatakan bahwa ekspatriat yang tinggal di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk berhak untuk mengajukan visa turis, terlepas dari profesinya, dan dapat melakukan umroh. Awal bulan ini, Arab Saudi mengumumkan menambahkan delapan negara lagi ke sistem e-visa kunjungannya.
Ini memungkinkan warga negara mereka datang ke kerajaan untuk umroh dan pariwisata, meningkatkan jumlah negara yang warganya memiliki akses ke sistem ini menjadi 57.
