Jumat 06 Oct 2023 05:33 WIB

Kemenag Matangkan Konsep Pengelolaan Dam Jamaah Haji

Kemenag akan terus kembangkan pelayanan haji.

Red: Erdy Nasrul
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Hilman Latief.
Foto: Republika/Fuji E Permana
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Hilman Latief.

IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Agama tengah mematangkan konsep perbaikan pengelolaan al-hadyu (Dam) jamaah haji agar bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat di Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan sebelumnya daging hewan Dam hanya didistribusikan ke warga Mekkah. Kini, daging itu bisa dikirim ke Indonesia. 

Baca Juga

"Fatwa ulama Indonesia mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya hadyu tidak hanya di Saudi, tapi sampai ke Indonesia," ujar Hilman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Hilman tersebut disampaikan di Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Ditjen PHU di Jakarta pada 4 hingga 6 Oktober 2023.

FGD ini diikuti sejumlah narasumber dari ahli fikih, ahli kesehatan, dan ulama perwakilan ormas Islam. Hasil FGD akan menjadi bahan diskusi para ulama dan pakar pada Mudzakarah Perhajian 2023.

Rekomendasi hasil mudzakarah juga akan digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Selain Dam, istitaah kesehatan dan manasik haji bagi Lansia juga menjadi topik bahasan. 

Hilman mengatakan perbaikan tata kelola Dam sudah mulai dilakukan Ditjen PHU Kemenag, khususnya Dam petugas, pada penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M. 

Pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan baru penyembelihan hewan Dam. Pembayaran Dam dilakukan secara kolektif.

Kemudian penyembelihan hewan Dam dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berizin. Daging Dam-nya kemudian dikirim ke Tanah Air. 

Hal senada disampaikan Direktur Bimas Haji Arsad Hidayat. Menurutnya, penyembelihan Dam dan kurban dengan model baru melalui RPH berizin dan terpercaya akan memberi maslahat dari pada dilakukan sendiri-sendiri. 

Selain dapat melaksanakan ibadah sesuai syariat, cara itu juga akan mendatangkan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat luas di Tanah Air. 

"Oleh karenanya, dukungan para ulama, parlemen, dan warga masyarakat sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan keberhasilan program ini," kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement