Berita

BGN Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Telah Jangkau 55 Juta Jiwa Sepanjang 2025

Advertisement

Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, pada Rabu (24/12/2025). Acara ini dihadiri oleh 6.300 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan akuntan dari dapur di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Perkembangan Signifikan Program Makan Bergizi Gratis

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak didirikan pada Agustus 2024. “Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” ujar Dadan.

Hingga akhir 2025, BGN telah berhasil membentuk sekitar 18.200 SPPG yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.

Anggaran dan Penyerapan Dana

Dadan menjelaskan bahwa anggaran awal BGN sebesar Rp 71 triliun mendapatkan tambahan Rp 14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan, sehingga total menjadi Rp 85 triliun. “Kalau tidak ada tambahan Rp 14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” jelasnya.

Advertisement

Sejak Januari 2025, program MBG telah melayani 55 juta penerima dengan estimasi manfaat anggaran sekitar Rp 850 miliar per hari. Sekitar 70% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan, yang secara langsung berdampak pada pergerakan ekonomi.

Dampak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Layanan

“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” ucap Dadan.

Ke depan, BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi SPPG. Dadan menyatakan bahwa mitra yang tidak memenuhi standar akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum dilakukan penilaian ulang. “Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” pungkasnya.

Advertisement