Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan penyidik KPK terkait tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek jalan. Dewas menyatakan bahwa pelapor akan kembali dimintai keterangan untuk memperjelas beberapa hal.
Klarifikasi Lanjutan Diperlukan
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, menjelaskan bahwa meskipun klarifikasi awal telah dilakukan, masih ada beberapa poin yang memerlukan pendalaman lebih lanjut kepada pelapor. “Yang kemarin sudah diklarifikasi, tapi perlu ada lagi perlu klarifikasi selanjutnya, gitu, kepada si pelapor,” ujar Gusrizal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).
Gusrizal menargetkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ini dapat disampaikan kepada publik pada pekan depan. Namun, ia belum dapat memastikan tanggal pasti pengumuman tersebut. “Iya kemungkinan (minggu depan diumumkan). Nanti dilihat hasilnya,” imbuhnya.
Laporan MAKI Terkait Dugaan Penghambatan
Laporan dugaan pelanggaran etik ini sebelumnya disampaikan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Senin, 17 November 2025. Koordinator MAKI, Yusril SK, menduga adanya peran AKBP Rossa Purba Bekti dalam menghambat upaya pemanggilan KPK terhadap Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
“Kami hari ini (17 November) memberikan laporan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purba Bekti selaku Kasatgas KPK,” kata Yusril saat itu kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta.
Upaya Praperadilan MAKI Ditolak
Selain melaporkan dugaan pelanggaran etik, MAKI juga mengajukan gugatan praperadilan terkait dugaan penghentian penyidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumut. MAKI berharap hakim dapat memerintahkan KPK untuk memanggil Bobby Nasution sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, gugatan praperadilan yang diajukan MAKI tersebut tidak diterima oleh pengadilan.
