Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Prioritas utama adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat.
Prioritas Kebutuhan Dasar dan Distribusi Pangan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa pemulihan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan ketersediaan pangan, air bersih, dan sandang bagi warga terdampak.
“Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, dilansir Antara, Rabu (7/1/2026). Ia juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk minum dan bersuci, serta dukungan sandang.
Selain itu, percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara menjadi fokus penting. “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Pemulihan Terintegrasi
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR.
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral demi kelancaran proses pemulihan yang terintegrasi, sehingga masyarakat terdampak dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.
Laporan Capaian Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Sejumlah capaian positif dilaporkan dalam rapat tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) telah berhasil membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Sebanyak 18 tenda belajar telah didirikan, dengan rencana distribusi 80 tenda belajar tambahan, serta penyaluran 15.500 paket school kit.
Tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar juga telah ditransfer langsung ke rekening penerima. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meskipun tiga puskesmas masih memerlukan relokasi.
Prioritas Penanganan Infrastruktur dan Hunian
Rapat juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Koordinator Lintas Sektor Safrizal Zakaria Ali, menyepakati poin-poin prioritas penanganan tahap pemulihan.
Fokus utama meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Selain itu, prioritas juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenkes, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah.
