Bogor – Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto bergerak cepat meredam potensi konflik menyusul aksi massa yang mendatangi Polsek Parungpanjang pada Jumat (26/12/2025). Kericuhan dipicu dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penegakan hukum oleh anggota Unit Reskrim.
Situasi memanas ketika personel kepolisian melakukan pengejaran terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus ranmor di wilayah Cigudeg. Dalam proses pengamanan, terjadi miskomunikasi dan dugaan pelanggaran prosedur saat mengamankan seorang warga berinisial AK. Kejadian ini memicu reaksi keluarga dan warga Desa Tegalega yang kemudian mendatangi Mapolsek Parungpanjang untuk meminta klarifikasi.
Menanggapi gejolak tersebut, AKBP Wikha Ardilestanto langsung turun tangan. Melalui panggilan video, Kapolres memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada warga yang berkumpul di halaman Polsek. Upaya ini berhasil meredakan massa yang membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka didengar.
AKBP Wikha juga menerima langsung laporan dari korban di Polres Bogor. Korban, yang didampingi Kepala Desa dan perwakilan keluarga, diterima dengan baik di Ruang Pengaduan Polres Bogor. “Kami sangat mengapresiasi masukan dari masyarakat. Begitu ada laporan mengenai ketidaksesuaian prosedur di lapangan, kami langsung bertindak cepat dan responsif untuk menarik personel yang bersangkutan guna pemeriksaan lebih lanjut di Polres Bogor,” ujar AKBP Wikha, Sabtu (27/12/2025).
Kapolres Bogor juga menjalin komunikasi dengan tokoh agama setempat, KH Ahum, selaku orang tua warga yang sempat diamankan. Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila bahkan diutus untuk bersilaturahmi ke kediaman tokoh tersebut guna memastikan situasi tetap kondusif.
Sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme, Polres Bogor segera menggelar sidang disiplin pada Sabtu sore. Berdasarkan hasil evaluasi, tiga personel terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Putusan Sidang Disiplin
Ketiga personel tersebut telah dijatuhi sanksi disiplin, mulai dari penempatan khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Bogor hingga mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan.
A. Aiptu IN
Hukuman Disiplin:
- Teguran Tertulis.
- Penundaan tidak mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
- Mutasi yang bersifat demosi.
- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari di Rutan Polres Bogor.
- Pembebasan dari Jabatan.
B. Bripka MAS
Hukuman Disiplin:
- Teguran Tertulis.
- Penundaan tidak mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
- Mutasi yang bersifat demosi.
- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari di Rutan Polres Bogor.
- Pembebasan dari Jabatan.
C. Briptu AN
Hukuman Disiplin:
- Teguran Tertulis.
- Penundaan tidak mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
- Mutasi yang bersifat demosi.
- Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari di Rutan Polres Bogor.
- Pembebasan dari jabatan.
“Penanganan ini kami lakukan secara transparan dan cepat sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi. Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Kami pastikan setiap personel yang bertugas wajib mematuhi SOP yang berlaku,” tegas AKBP Wikha.
Saat ini, situasi di wilayah Parungpanjang dan Cigudeg dilaporkan telah kembali normal dan kondusif. AKBP Wikha menegaskan, Polres Bogor berkomitmen melakukan langkah-langkah pemulihan serta meningkatkan ketelitian personel dalam bertugas di lapangan.
