Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dan meminta Komisi IX DPR memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pengelolaan program MBG.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Aksi Muhammad Yani saat demonstrasi di depan Gedung DPR, Senin (15/6/2026). Koalisi juga menuntut uji kelayakan dan kepatutan terhadap pengangkatan Nanik S Deyang sebagai kepala lembaga.

Tuntutan Koalisi

Yani menyatakan pejabat yang memimpin urusan strategis seperti pemenuhan gizi harus memiliki “rekam jejak bersih” dan “legitimasi publik yang kuat.” Menurutnya, jabatan tersebut melibatkan penggunaan anggaran negara yang besar serta menentukan masa depan generasi bangsa.

“Jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa, pemenuhan kebutuhan gizi rakyat, serta penggunaan anggaran negara yang sangat besar seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih, legitimasi publik yang kuat, serta tidak menyisakan persoalan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat,” kata Yani.

Alasan Pemanggilan dan Pencopotan

Koalisi menilai aspek kepatutan seorang pejabat publik tidak boleh diabaikan. Yani menegaskan standar kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan administratif atau kedekatan politik saja, melainkan juga integritas moral dan rekam jejak.

Yani meminta Presiden segera mencopot Nanik S Deyang dari jabatan Kepala BGN karena dinilai “tidak memenuhi aspek kepatutan, integritas, serta rekam jejaknya yang masih dibayangi oleh jeratan hukum.”

Selain pencopotan, koalisi juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap keputusan pengangkatan Nanik S Deyang agar program strategis pemenuhan gizi rakyat tidak berada di bawah kepemimpinan yang menimbulkan kontroversi publik.