Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024 masih terus berjalan. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut.
Proses Penyidikan Berjalan
“Ya nanti kita tunggu saja lah, nanti ada update, ada informasi yang akan disampaikan. Proses masih berjalan, tahapan-tahapan sedang dikerjakan,” ujar Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan kesepakatan bahwa dugaan kerugian negara dalam kasus ini dapat dihitung. Hal ini membuka jalan bagi KPK untuk segera mengumumkan tersangka.
Kesepakatan dengan BPK
“Yang pasti sudah ada komunikasi di teman tim dengan tim BPK yang insyaallah sudah ada kesepakatan bersama bahwa itu bisa dihitung, itu saja,” ungkap Fitroh.
Ia menegaskan, pengumuman tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. “Segera kita umumkan (tersangka),” tuturnya.
Fitroh juga menanggapi adanya perbedaan pendapat dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam setiap proses hukum.
“Ya, itu biasa dalam sebuah dinamika, begitu. Itu itu biasa di setiap kasus pun tidak hanya kasus ini, pasti ada perbedaan pendapat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian perkara ini akan kita tangani secara serius, itu saja,” jelasnya.
Latar Belakang Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini berkaitan dengan pembagian tambahan 20.000 kuota haji untuk tahun 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan ini diperoleh Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo, melakukan lobi dengan Arab Saudi.
Tujuan kuota tambahan ini adalah untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia memiliki kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2024. Dengan tambahan tersebut, total kuota haji RI menjadi 241.000 jemaah.
Pembagian kuota tambahan tersebut adalah 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia. Akibatnya, pada tahun 2024, Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus.
KPK menduga kebijakan yang dikeluarkan pada era Yaqut Cholil Qoumas tersebut menyebabkan 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya berangkat pada tahun 2024, justru gagal berangkat.
KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1 triliun. Sejumlah aset seperti rumah, mobil, dan uang dalam mata uang dolar telah disita terkait dengan kasus ini.
