Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan tidak mempermasalahkan gugatan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, gugatan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Gugatan KUHP Baru ke MK Merupakan Hak Konstitusional
“Ya nggak apa-apa, tadi kan sesuai dengan penjelasan kami kemarin. Itu hak konstitusional masyarakat untuk menguji sebuah peraturan yang dirasa ada hak-hak yang dilanggar dan itulah wujud sebagai kita sebagai negara demokrasi,” ujar Supratman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Supratman menambahkan bahwa pemerintah selalu patuh dan menjalankan setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK. Ia menilai gugatan terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru justru merupakan hal yang positif.
“Menurut saya itu, kita tunggu saja prosesnya. Nggak ada masalah, justru itu baik buat bangsa ini. Memang kan harus dijalankan. Apa yang pemerintah tidak jalankan dalam putusan MK? Kan dijalankan toh,” jelasnya.
Enam Gugatan Terkait KUHP Baru Telah Teregistrasi
Berdasarkan pantauan dari situs resmi MK, tercatat setidaknya ada enam gugatan yang berkaitan dengan KUHP baru. Gugatan-gugatan tersebut telah teregistrasi sejak tanggal 29 Desember 2025.
Pasal-pasal yang digugat meliputi isu sensitif seperti penghasutan agar orang tidak beragama, penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal mengenai perzinaan, hingga ketentuan terkait hukuman mati.
KUHP baru sendiri telah disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
