Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan klarifikasi mengenai surat peringatan yang dilayangkan kepada Hakim MK Anwar Usman terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah sidang dan rapat. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menegaskan bahwa surat tersebut bukanlah sebuah sanksi, melainkan bentuk pengingat.
Penegasan MKMK Soal Surat Peringatan
“Kami hanya mengirimkan surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan, itu saja. Ya karena kembali lagi kepada yang kami sampaikan tadi, kami sebenarnya lebih ingin menjaga kok, bukan menghukum, gitu,” ujar Palguna di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Palguna kemudian menjelaskan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Menurutnya, pelanggaran etik seharusnya dirasakan oleh individu yang bersangkutan.
“Apa perbedaannya antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik, itu kan? Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar. Tapi kalau pelanggaran etik, pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa. Oleh karena itu, sebenarnya yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,” jelasnya.
Peran MKMK dan Fakta Kehadiran
Lebih lanjut, Palguna menyatakan bahwa MKMK memiliki peran sebagai penjaga kehormatan MK. Surat peringatan yang diberikan kepada Anwar Usman dianggap sebagai fakta yang perlu disampaikan kepada publik.
“Barangkali itu juga penting untuk diketahui dari pihak beliau dan mungkin beliau agak keberatan dengan soal itu. Tapi kan kami di Majelis Kehormatan hanya mengemukakan fakta tentang kehadiran dan sebagainya, dan itu fakta bisa dibaca oleh semua orang karena itu ada di sistem di Mahkamah Konstitusi,” ungkap Palguna.
Sebelumnya, surat peringatan tersebut dibacakan oleh Palguna saat memaparkan catatan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. Ia menekankan upaya proaktif MKMK dalam menjaga marwah lembaga.
Rekapitulasi Sidang dan Surat Peringatan
Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan 264 putusan.
Palguna kemudian merinci surat bernomor 41/MKMK/12/2025 yang ditujukan kepada Anwar Usman. Surat tersebut berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kode etik, khususnya kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim.
“Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH, MH. Memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyawaratan hakim,” ujar Palguna.
