Pemerintah mempercepat transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari strategi memperkuat layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi AI diarahkan untuk mendigitalisasi layanan pemerintah melalui GovTech dengan tujuan menekan kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pertumbuhan hingga 8%.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai peluang pengembangan AI di Indonesia besar, didukung proyeksi jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan.

Integrasi Data Bansos dan Ekosistem Digital

Salah satu implementasi awal adalah digitalisasi program bantuan sosial (bansos). Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis berhasil diintegrasikan ke dalam satu ekosistem yang didukung teknologi AI.

Luhut menyebut sejumlah platform pemerintah telah terhubung dalam ekosistem tersebut, termasuk Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku. Integrasi ini diharapkan memperbaiki penyaluran bantuan dan memperkaya data untuk kebijakan lain.

Dorongan Untuk UMKM dan Perluasan Basis Pajak

Data yang semakin lengkap dan terintegrasi diharapkan memungkinkan pemerintah memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pemetaan yang lebih baik, penerima bansos dapat dikelompokkan untuk dibina menjadi pelaku usaha baru dan memperoleh akses kredit usaha rakyat (KUR).

“Misalnya untuk bansos, kalau on-target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas,”

Luhut menyatakan skema ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan jumlah pembayar pajak. Ia mencatat jumlah UMKM yang mencapai sekitar 64 juta unit dapat menjadi sumber peningkatan rasio pajak nasional.

“Jadi kalau jumlah pembayar pajak ini bisa kita tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik, itu terkoneksi ke National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga nanti potensi pajak bisa turun kalau penerimaannya sudah meningkat,” kata Luhut.

Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Sektor Strategis

Luhut menilai penerapan sistem digital terintegrasi berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran besar. Ia memperkirakan efisiensi tersebut mencapai antara Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun.

Menurutnya, efisiensi tidak hanya berasal dari perbaikan penyaluran bansos, tetapi juga pengurangan kebocoran anggaran di berbagai sektor. Contoh yang disebutkan adalah pengawasan sektor mineral dan batu bara melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).

“Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal dikembangkan saja,”

Luhut menambahkan digitalisasi diharapkan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dengan mempersempit ruang penyimpangan dan praktik korupsi.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Tantangan Pengembangan AI

Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) AI, Ajar Edi, mengatakan AI memberi peluang ekonomi signifikan bagi Indonesia, berdasarkan sejumlah riset tentang dampak AI hingga 2030. Namun ia menekankan keputusan penting harus dibuat oleh pemangku kepentingan saat ini.

“Kami meyakini, AI akan memberikan banyak peluang-peluang ekonomi di Indonesia. Beberapa riset mengatakan, pada 2030 itu akan sangat luar biasa dampak AI. Meski demikian, sangat penting dibuatkan keputusahan-keputusan oleh stakeholder di hari-hari ini,”

Ajar menggarisbawahi dua kritik penting: pertama, AI adalah mesin inovasi tetapi manusia tetap aktor utama; kedua, Indonesia perlu menegaskan posisi dalam peta pesaing AI global melalui hilirisasi, pembangunan infrastruktur AI, pengembangan talenta, dan model AI lokal.

“Namun, hal ini tidak bisa bebankan sendiri ke pundak pemerintah, makanya hari ini kita berkumpul untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga kita bersama-sama, kita bisa mendapatkan hasil maksimal untuk membangun Indonesia dalam konteks akselerasi AI, adopsinya lebih mantap, baik di pemerintahan, private sektor, sehingga adopsi AI bisa membantu pemerintah mendorong ekonomi Indonesia bisa lebih dari 8%,”

Tujuan Indonesia Ethical AI Summit 2026

Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 diharapkan membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital nasional. Pertama, akselerasi inovasi nasional melalui identifikasi strategi untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional yang sedang disusun menuju Peraturan Presiden.

Kedua, harmonisasi etika AI yaitu merumuskan standar etika jelas sepanjang siklus pengembangan AI untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ketiga, kepastian hukum dan kepercayaan investasi melalui model tata kelola regulasi yang seimbang untuk melindungi publik sekaligus menarik investor global.