Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu korban sesuai keahlian masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melepas langsung para praja IPDN di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1). Tito mengungkapkan bahwa gagasan ini muncul setelah berdiskusi panjang dengan Presiden Prabowo mengenai situasi bencana.
Diskusi dengan Presiden Prabowo
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” ujar Tito menirukan ucapan Prabowo.
Tito menjelaskan bahwa rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang menjadi momentum untuk membahas gagasan tersebut lebih lanjut. Ia memaparkan bahwa para praja IPDN tidak hanya akan melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” jelas Tito.
Pengalaman Nyata dan Spesialisasi Keilmuan
Menurut Tito, keterlibatan sekolah kedinasan merupakan langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini juga akan memberikan pengalaman nyata bagi para peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” imbuhnya.
Presiden Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan perpanjangan penugasan apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” kata Tito.
Fokus Pemulihan Aceh Tamiang
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang menjadi prioritas karena tingkat kerusakannya paling berat dibandingkan daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menambahkan, dua indikator utama pemulihan daerah adalah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
Para praja IPDN ini akan bertugas selama satu bulan dengan membawa perlengkapan sendiri, termasuk logistik pribadi. Mereka akan fokus membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucap Tito.
Selain membersihkan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) yang akan menjadi bagian dari penilaian akademik praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
