Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melaporkan progres rencana pembangunan dan renovasi hunian sosial kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyetujui adanya penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit pada tahun mendatang.
Fahri Hamzah menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (30/12/2025). Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk renovasi hunian sosial sebanyak 400 ribu unit telah disiapkan dalam APBN 2026.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000 (hunian sosial),” kata Fahri.
Namun, Presiden Prabowo disebut menyetujui penambahan renovasi hingga 2 juta unit, dengan target 1 juta unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perkotaan. Fahri mengakui adanya kendala dalam pembangunan hunian sosial di perkotaan, terutama terkait ketersediaan lahan.
“Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Fahri menekankan perlunya peraturan yang menjadi payung hukum dan pembentukan lembaga khusus yang mengatur percepatan pembangunan hunian sosial. Ia menjelaskan bahwa saat ini kewenangan terkait perumahan tersebar di banyak lembaga, mulai dari urusan tanah, perizinan, hingga pembiayaan.
“Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih,” ujarnya.
Fahri menambahkan, “Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan.”
Selanjutnya, Fahri Hamzah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk membahas pembentukan lembaga tersebut. Pertemuan lanjutan dijadwalkan dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan harapan regulasi dapat disahkan di awal tahun.
“Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga akan berkoordinasi dengan Danantara, yang dinilai sebagai salah satu penyedia lahan masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan badan yang akan mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat.
“Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
