Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa pembongkaran tiang-tiang sisa proyek monorel di ibu kota akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Ia menegaskan bahwa proses pembongkaran ini tidak akan disertai dengan penutupan jalan demi kelancaran lalu lintas.
Pembongkaran Dimulai Pekan Depan
“Pembongkaran monorel akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan. Dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan,” ujar Pramono di Kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Pramono menjelaskan bahwa Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan mengkoordinasikan pembongkaran ini dengan mengacu pada pengalaman penanganan proyek serupa sebelumnya. Ia menekankan bahwa aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas akan tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan pengalaman yang ada, Bina Marga akan berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tanpa penutupan jalan,” tambahnya.
Pemprov DKI Ambil Alih Pembongkaran
Lebih lanjut, Pramono memastikan bahwa pembongkaran tiang monorel sepenuhnya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sebelumnya telah menyurati PT Adhi Karya untuk melaksanakan pembongkaran, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut.
“Yang melakukan pembongkaran adalah Pemerintah DKI Jakarta, Bina Marga. Kenapa tidak dilakukan oleh Adhi Karya? Karena Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, sehingga kami akan melakukan sendiri,” jelasnya.
Sejarah Proyek Monorel Mangkrak
Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini terdapat 90 tiang monorel yang masih berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika. Pembangunan proyek monorel ini sendiri dimulai pada tahun 2004.
Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan pemancangan tiang pancang pertama proyek tersebut pada 14 Juni 2004 di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. Pada masa itu, Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Namun, pada tahun 2008, pengembang sekaligus investor proyek, PT Jakarta Monorail (PT JM), dikabarkan menghadapi masalah pendanaan yang serius. Akibatnya, tiang-tiang yang telah dibangun menjadi mangkrak dan tidak berfungsi.
Nilai proyek ini mencapai USD 450 juta, namun PT JM mengaku tidak mampu memenuhi syarat investasi sebesar USD 144 juta. Kemudian, pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo di tahun 2011, pembangunan proyek monorel secara resmi dihentikan. Pihak PT JM sempat meminta ganti biaya investasi sebesar Rp 600 miliar, namun permintaan tersebut ditolak oleh Fauzi Bowo. Pemprov DKI saat itu hanya bersedia membayar sesuai rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
