Hasil jajak pendapat nasional yang melibatkan 1.015 responden dari 34 provinsi menyimpulkan satu tuntutan dominan: transisi menuju energi bersih harus terjangkau bagi masyarakat luas. Temuan ini dipaparkan dalam sebuah diskusi panel pada acara INVIRO Exhibition 2026 di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/6).

Panitia penyelenggara memposisikan survei sebagai cermin aspirasi publik yang menuntut kebijakan energi inklusif dan berpihak pada kepentingan umum. Ketua Nasional Generasi Energi Bersih Indonesia, Ilham Maulana, menyatakan hasil polling dianggap sebagai mandat sosial untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan.

“Data polling ini bukan sekadar statistik, melainkan mandat sosial yang nyata. Ketika 91,2% warga menyuarakan hal yang sama, itu menunjukkan adanya tuntutan kuat agar transisi energi berkeadilan diwujudkan melalui ruang partisipasi publik yang lebih bermakna,” ujar Ilham Maulana.

Angka survei menunjukkan 91,2% responden menginginkan energi bersih yang sekaligus lebih terjangkau. Hanya 6,9% setuju dengan energi bersih meski harus membayar lebih mahal. Dukungan terhadap transisi energi juga meningkat menjadi 76,1% jika tarif listrik dijamin turun atau setidaknya tetap stabil.

Komposisi Responden dan Tingkat Literasi

Mayoritas peserta berasal dari kelompok generasi muda: Generasi Z dan milenial mencapai 87,6% dari total partisipan. Temuan ini mencerminkan perhatian tinggi kelompok muda terhadap kebijakan energi yang berdampak jangka panjang.

Namun survei juga mengungkap rendahnya literasi publik terkait kebijakan energi. Sebanyak 41,2% responden mengaku belum pernah mendengar tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) maupun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Lebih lanjut, 73,7% responden tidak mengetahui isi dokumen tersebut, sementara 38,4% menyatakan kesulitan memperoleh informasi terkait kebijakan energi di daerah masing-masing.

Kampanye Dear Governor

Pada kesempatan sama, Gerakan #EnergiMasaKini meluncurkan kampanye surat terbuka bertajuk Dear Governor yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Inisiatif ini bagian dari rangkaian Global Weeks of Action 2026 dan bermaksud mendorong percepatan implementasi transisi energi yang adil dan transparan di tingkat daerah.

Ari Wijanarko, Policy and Advocacy Manager The Climate Reality Project Indonesia, menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam memastikan manfaat transisi energi dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Transisi energi bersih tidak boleh berhenti pada komitmen makro. Pemerintah daerah perlu memastikan reformasi RUED berjalan transparan, melibatkan anak muda secara aktif, serta menghadirkan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Ari Wijanarko.

Survei mendukung alasan peluncuran kampanye: 58,2% responden menilai komitmen pemerintah daerah terhadap transisi energi masih sebatas wacana. Di sisi lain, 61,3% responden dari kalangan muda menyebut keterlibatan mereka dalam proses penyusunan kebijakan energi masih bersifat formalitas.

Meski demikian, 93,4% responden menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif mendorong percepatan transisi energi di daerah masing-masing.

Tiga Tuntutan Utama

Surat terbuka Dear Governor merinci tiga tuntutan konkret yang diajukan kepada gubernur seluruh Indonesia:

  • Tarif Berkeadilan: Mandatkan perlindungan tarif listrik rumah tangga sebagai indikator keberhasilan transisi energi dalam revisi RUED, bukan hanya kapasitas terpasang pembangkit.
  • Partisipasi Bermakna: Wajibkan keterlibatan substantif generasi muda (di bawah 35 tahun) dalam tim penyusunan dan evaluasi RUED di setiap provinsi, dengan hak suara penuh, bukan sekadar undangan seremonial.
  • Akses Informasi Terbuka: Publikasikan RUEN dan RUED dalam bahasa yang mudah dipahami publik melalui kanal digital utama yang digunakan masyarakat, paling lambat enam bulan sejak surat diterima.

Surat terbuka tersebut dibuka untuk tanda tangan seluruh warga Indonesia sebagai bentuk tekanan publik terukur dan terorganisir kepada kepala daerah agar mempercepat langkah menuju transisi energi yang adil dan transparan.