Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh ditolak oleh pelaku usaha atau merchant. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kasus viral seorang nenek yang ditolak saat hendak membayar sepotong roti dengan uang tunai.
Said menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Sesuai undang-undang, rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak mana pun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/12/2025).
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengingatkan bahwa penolakan pembayaran menggunakan rupiah memiliki konsekuensi hukum. Merchant atau penjual yang kedapatan menolak pembayaran tunai dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.
“Bila ada merchant atau penjual menolak pembeli yang membayar memakai rupiah, maka merchant tersebut bisa dikenai sanksi pidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta,” tegasnya.
Said menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban menerima rupiah. Ia menilai banyak pihak yang masih menganggap remeh penolakan uang tunai, padahal tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum. “Kita perlu mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, karena itu bisa berkonsekuensi pidana,” jelasnya.
Ia juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban menerima rupiah, terutama di tengah maraknya tren pembayaran digital. “Saya berharap Bank Indonesia ikut mengedukasi masyarakat bahwa rupiah tetap menjadi mata uang nasional dan alat pembayaran yang sah. Jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu merchant tidak memberikan opsi pembayaran tunai,” katanya.
Said menegaskan bahwa hingga kini, pemerintah dan DPR belum merevisi aturan terkait pembayaran tunai. Oleh karena itu, setiap pihak di Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menerima pembayaran menggunakan rupiah. Ia mencontohkan praktik di negara maju seperti Singapura yang masih melayani transaksi tunai hingga 3.000 dolar Singapura, meskipun sistem pembayaran non-tunai sudah berkembang pesat.
DPR dan pemerintah mendukung digitalisasi sistem pembayaran, namun Said mengingatkan agar opsi pembayaran tunai tidak dihapuskan dan tetap disediakan. Hal ini mengingat kondisi Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau layanan internet dan masih rendahnya literasi keuangan di sebagian masyarakat. “Tidak semua wilayah tercover layanan internet, sehingga tidak semua masyarakat bisa menggunakan pembayaran non-tunai. Di sisi lain, literasi keuangan kita juga masih rendah,” ujarnya.
Untuk itu, Said kembali menekankan peran Bank Indonesia agar lebih tegas kepada pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan rupiah. “Saya berharap Bank Indonesia menekankan hal ini kepada para pelaku usaha, dan yang melakukan penolakan terhadap penggunaan mata uang nasional rupiah harus ditindak,” pungkasnya.
Sorotan ini bermula dari kisah viral seorang nenek yang ditolak membayar sepotong roti dengan uang tunai di sebuah toko, yang kemudian memicu keprihatinan publik mengenai hak masyarakat menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah.
