Beberapa pekan terakhir skandal yang menimpa KPMG Australia memperlihatkan betapa rapuhnya reputasi profesi konsultan bila tata kelola internal gagal. Dokumen milik klien, Lendlease, yang semestinya rahasia diduga dipakai untuk membantu pesaing klien memenangkan tender audit. Saat seorang pegawai mencoba melaporkan masalah tersebut, firma malah mengakses komputernya tanpa izin dan menyerahkan isinya ke manajemen.

Akibatnya, CEO KPMG Australia mengundurkan diri beserta dua partner. Regulator pasar modal membuka penyelidikan. Lendlease menyatakan akan memutuskan hubungan yang hampir 70 tahun berjalan. Pemerintah pun didesak meninjau kontrak bernilai jutaan dolar yang melibatkan firma tersebut.

Pola Kesalahan yang Berulang

Kasus KPMG bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah firma konsultansi besar mengalami skandal yang mirip: kebocoran informasi sensitif, pelanggaran etika profesional, hingga penggunaan referensi atau data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius bagi praktik konsultansi di negara lain, termasuk Indonesia.

Intinya, model bisnis firma konsultansi besar —di mana mereka menjual kepercayaan, tata kelola, dan integritas— kerap menciptakan insentif yang bertentangan dengan tugas tersebut. Ketergantungan klien, tekanan untuk menambah jasa, dan kompetisi ketat dapat melahirkan konflik kepentingan yang kemudian memicu skandal publik.

Risiko Khusus pada Konsultansi Keberlanjutan

Di Indonesia, sektor konsultansi keberlanjutan atau ESG tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, bahkan saat standar pengawasannya masih berkembang. Kelemahan pengukuran kinerja lingkungan dan sosial yang lebih sulit diverifikasi dibanding audit keuangan membuka ruang yang lebih luas untuk narasi yang elok tetapi bisa menyesatkan.

Klaim seperti net zero pada 2050 atau klaim keberhasilan program pemberdayaan ribuan keluarga cenderung sulit dibantah dibanding angka keuangan yang terukur. Kondisi ini memperbesar peluang bagi konsultan untuk, secara sadar atau tidak, membantu klien membentuk citra yang kurang mencerminkan realitas lapangan.

Tiga Celah yang Perlu Diwaspadai

Ada tiga celah konkret yang relevan untuk praktik di Indonesia.

  • Konflik kepentingan antar jasa. Ketika firma yang sama menyusun laporan keberlanjutan sekaligus memberikan asurans atas laporan itu, struktur insentifnya mirip skandal Arthur Andersen–Enron: pihak yang membayar ialah pihak yang dinilai, bukan pihak yang harus dilindungi oleh penilaian independen.
  • Godaan memoles klaim hijau. Bila target penurunan emisi, reklamasi, atau hasil program sosial dirancang lebih untuk memenuhi ekspektasi investor ketimbang mencerminkan kondisi nyata, konsultan menjadi bagian dari praktik komersial yang menutupi kelemahan klien.
  • Penyalahgunaan akses informasi material. Data emisi, temuan uji tuntas HAM, atau kelemahan tata kelola yang diperoleh selama konsultansi bisa disalahgunakan untuk tujuan komersial firma, termasuk memenangkan proyek lain—pola yang tercermin pada kasus KPMG Australia.

Lima Langkah Pencegahan Untuk Konsultan Keberlanjutan

Agar praktik serupa tidak terjadi di Indonesia, berikut lima langkah yang perlu dipertimbangkan oleh konsultan keberlanjutan.

  1. Pisahkan jasa penyusunan dan asurans secara nyata. Bukan sekadar pemisahan administratif; independensi harus nyata ketika firma merancang strategi dan ada kebutuhan asurans atas pelaksanaannya.
  2. Bangun budaya perlindungan pelapor. Mekanisme whistleblower harus beroperasi nyata, bukan hanya tertulis di kebijakan, serta terbukti melindungi mereka yang melaporkan kekeliruan.
  3. Transparansi metodologi. Metode pengukuran dampak lingkungan dan sosial harus dapat diuji ulang oleh pihak ketiga independen, bukan menjadi kotak hitam yang hanya bisa dipercaya atas nama besar firma.
  4. Berani menolak permintaan yang mempercantik fakta. Konsultan harus memiliki keberanian menolak permintaan yang jelas bertujuan memoles kinerja buruk, meski berisiko kehilangan pendapatan besar.
  5. Protokol ketat untuk penggunaan AI generatif. Jika memakai AI dalam menyusun laporan atau analisis, terapkan verifikasi yang ketat dan transparan untuk mencegah kesalahan atau rujukan fiktif.

Konsultan keberlanjutan memiliki peran khusus: mendorong korporasi bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika praktik konsultan itu sendiri terjerumus pada pola yang sama yang menjatuhkan raksasa global, yang runtuh bukan sekadar reputasi satu firma, melainkan fondasi yang mendasari keberadaan profesi ini dan kepercayaan publik terhadap agenda keberlanjutan.

Penulis adalah Penasihat Keberlanjutan Perusahaan/Ketua Dewan Pakar IEPA dan ESGAN.