#komisi-vii

Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI

Wednesday, 10 Aug 2022 07:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (tengah) memberikan paparannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2022)....

Anggota Komisi VII Apresiasi Restrukturisasi Krakatau Steel

Monday, 15 Feb 2021 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi PT Krakatau Steel yang telah berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan.

“Di sini Krakatau Steel melakukan diferensiasi...

Langkah Pemerintah Berantas Mafia Migas Dinanti

Sunday, 19 Jan 2020 02:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyambut baik tekad pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas). Menurut dia, langkah tersebut dapat memajukan sektor migas sehingga...

DPR Pantau Kesiapan BBM di Jalur Mudik

Monday, 04 Jun 2018 22:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Komisi VII DPR RI menilai persiapan arus mudik dan balik lebaran 2018 sudah berjalan dengan baik. Termasuk, ketersediaan minyak, gas dan energi. Namun ada yang perlu...

Komisi VII Dukung Langkah PGN Medan Salurkan Gas Bumi

Monday, 07 May 2018 12:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR RI selalu mendukung langkah-langkah pemerintah dalam usahanya  memberikan energi yang lebih murah untuk digunakan masyarakat, baik komersial maupun rumahan. DPR selalu mendorong pemerintah...

Pengelolaan Tambang di Babel Harus Sesuai UU

Friday, 04 May 2018 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANGKA BELITUNG -- Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah menegaskan semua potensi pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus dikelola dengan sistem yang baik. Pengelolaan harus...

Perusahaan Pencemar Laut Harus Diberi Sanksi Tegas

Friday, 04 May 2018 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo melihat masih belum jelasnya sanksi-sanksi yang di berikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencemari limbah di sepanjang perairan Kota Batam, Kepulauan Riau....

DPR Dukung Pengembangan Kilang Balikpapan

Saturday, 28 Apr 2018 23:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengatakan DPR mendukung pengembangan kilang RDMP Balikpapan. Hal itu guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, khususnya untuk...

DPR Pastikan Operasional Kilang Balikpapan Berjalan Baik

Friday, 27 Apr 2018 23:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan Kilang Balikpapan, Kaltim, beroperasi dengan baik pascamusibah putusnya pipa penyuplai minyak mentah ke kilang beberapa waktu...

'Biaya Penerbangan sampai Living Cost Ditanggung Jamaah'

Friday, 02 Feb 2018 12:02 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penyelenggara Haji dan Umrah Nizar Ali menjelaskan ada beberapa hal biaya yang ditanggung oleh jamaah jika terjadi kenaikan biaya haji dan umrah. Biaya yang ditanggung...

Isu Kenaikan Biaya Haji Belum Menemukan Kejelasan

Friday, 02 Feb 2018 06:02 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nizar Ali menjelaskan pihaknya belum menemukan titik terang dengan komisi delapan DPR terkait penetapan biaya perjalanan ibadah haji. Pasalnya, semenjak...

Komisi VII DPR Kunjungan Kerja ke Penajam

Wednesday, 08 Mar 2017 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, untuk melakukan peninjauan berbagai program pembangunan di daerah itu.Kedatangan para...

Ini Catatan DPR untuk Evaluasi Haji 1436 H

Tuesday, 03 Nov 2015 04:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) melakukan evaluasi pelaksanaan haji 2015, Senin hingga Selasa (2-3/11). Komisi VIII DPR RI memberikan beberapa catatan penting dalam penyelenggaraan haji 2015...

DPR Desak Pemerintah Cabut Surat Perpanjangan Kontrak Freeport

Wednesday, 28 Oct 2015 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi 7, Kardaya Warnika mengatakan, Komisi VII mendesak menteri surat menteri ESDM No 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 terkait dengan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia...

Hardiono Beberkan Aliran Uang dari SKK Migas, ESDM, Hingga Sutan

Thursday, 25 Jun 2015 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Tenaga Ahli Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hardiono mengaku memberikan paper bag kepada mantan kepala Biro Keuangan Kementerian...

Ini Cerita Rudi Dimintai THR oleh DPR

Thursday, 04 Jun 2015 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengakui memberikan 200 ribu dolar AS sebagai uang Tunjangan hari...

'UU Migas Harus Direvisi'

Friday, 10 Apr 2015 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya mempercepat revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo menilai undang-undang migas...

DPR Setujui Biaya Cost Recovery Migas Rp 211,7 Triliun

Wednesday, 11 Feb 2015 22:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi VII DPR RI sepakati besaran cost recovery untuk eksploitasi migas sebesar 16,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 211,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari...

DPR Restui Tambahan APBN Rp 4,8 Triliun untuk ESDM

Tuesday, 10 Feb 2015 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menyetujui penambahan APBN sebesar Rp 4,8 triliun untuk Kementerian ESDM. Hal ini disepakati dalam RKA KL APBN-P 2015 di DPR pada Selasa...

Komisi VI Mengaku Berhati-Hati Setujui PMN, Ada Apa?

Sunday, 08 Feb 2015 00:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta- Anggota Komisi VI DPR RI, Ambar Tjahyono mengatakan saat ini komisi VI sangat berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan terhadap pengajuan  Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan BUMN oleh...

Sutan Nongol di Rapat DPR, Lho Bukannya Tersangka?

Wednesday, 17 Sep 2014 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana menampakkan batang hidungnya di ruang rapat Komisi VII DPR RI. Sutan yang berstatus tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah...

Sutan : Demokrat akan kawal tapi Perlu Fraksi yang Lain

Tuesday, 25 Feb 2014 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana mengatakan hanya mengingatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk berkomunikasi dengan semua fraksi di DPR. Permintaan koordinasi ini menurut...

Sutan Akui Pernah Tanyakan 'Titipan' untuk Staf Ahlinya

Tuesday, 25 Feb 2014 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana tetap membantah meminta uang THR kepada SKK Migas maupun Kementerian ESDM. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang dugaan penerimaan hadiah atau...

Hakim Minta Hadirkan Saksi Lain untuk Perjelas Aliran Uang ke DPR

Tuesday, 25 Feb 2014 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Majelis Hakim meminta dihadirkan saksi lain untuk mengonfrontasi berbedaan keterangan antara mantan Kabiro Keuangan ESDM Didi Dwi dan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno.Dalam sidang, Selasa (25/2),...

Mantan Sekjen ESDM Bantah Alirkan Uang ke DPR

Tuesday, 25 Feb 2014 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno membantah adanya pemberian uang kepada pimpinan, anggota, dan sekretariat Komisi VII DPR RI. Padahal, mantan Kabiro Keuangan ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi menyebutkan...

Ini Cerita Aliran Uang SKK Migas ke Semua Anggota Komisi VII DPR

Tuesday, 25 Feb 2014 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uang SKK Migas rencananya akan dialirkan ke semua pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RIPersidangan dalam dugaan suap dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini...

Pengacara: Ketua Komisi VII Sindir Rudi Agar Berikan THR

Wednesday, 19 Feb 2014 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengacara mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Rusdy A Bakar mengaku kliennya disindir Ketua Komisi VII DPR asal...

Soal Sutan, Amir Syamsuddin: Tak Perlu Dilindungi

Friday, 14 Feb 2014 19:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin membantah kadernya semakin banyak yang terkena kasus. Menurut data statistik, katanya, justru partai lain yang kadernya banyak tersangkut kasus.  Ia...

Jero Wacik Minta Urusan Sutan Jangan Dicampur Aduk

Friday, 14 Feb 2014 19:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan urusan hukum tidak perlu dicampur aduk dan diintervensi. Ia mengomentari mengenai status cegah ke luar negeri yang dikenakan...

Ketua Harian Demokrat Minta Sutan Buka-Bukaan

Friday, 14 Feb 2014 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan meminta agar Sutan Bhatoegana untuk buka-bukaan terkait kasus yang membelitnya, yakni dugaan suap SKK Migas. Ia mengatakan setiap orang harus...

Sutan Dicekal, Demokrat Minta Masyarakat Hargai Asas Praduga Tak Bersalah

Friday, 14 Feb 2014 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP demokrat, Jhony Alen Marbun menilai, pencegahan Sutan Bhatoegana keluar negeri sebagai bagian dari proses hukum. Ia pun mendukung SUtan untuk melalui proses...

Sutan Dicegah ke Luar Negeri, Demokrat: Sangat Sedih

Friday, 14 Feb 2014 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat bersedih mengetahui kadernya, Sutan Bhatoegana dicegah keluar negeri. Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berpesan kepada Sutan dan juga Tri Yulianto untuk tidak bermain...

Dahlan Paparkan Risiko Menolak Permintaan DPR

Monday, 27 Jan 2014 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengakui adanya permintaan dari DPR kepada jajaran BUMN. Seringkali, jika penolakan dilakukan ada sejumlah risiko yang harus dihadapi.  Misalnya, harus mondar-mandir ke DPR...

Komisi VII Dalami Penyebab Longsor di Freeport

Tuesday, 14 May 2013 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi VII DPR RI akan mencermati penyebab longsor yang menimbun puluhan karyawan PT. Freeport di Tembagapura, Papua. Komisi VII tidak mau gegabah karena khawatir akan ada...

DPR Tuding PT Badak NGL tak Beri Kontribusi Pajak

Wednesday, 07 Nov 2012 03:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BONTANG--Komisi VII DPR-RI mempertanyakan status dan tata kelola PT Badak NGL yang sudah beroperasi sekitar 30 tahun tapi neraca keuanganya tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."PT Badak...

Di 2013, Lifting Minyak 940 Ribu Barel

Thursday, 31 May 2012 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan produksi minyak dan gas sebesar 910 ribu hingga 940 ribu barel per hari (BOPD) untuk rancangan APBN 2013. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi...

DPR Minta Kontainer B3 Direimpor

Sunday, 06 May 2012 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Komisi VII DPR, Daryatmo Mardiyanto, meminta pengelola Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang segera mengembalikan sebelas kontainer bermuatan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengembalian...

Pimpinan DPR-Komisi VI Bahas Interpelasi Dahlan Iskan

Tuesday, 17 Apr 2012 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, kalau Komisi VI DPR tidak melapor ke pimpinan, maka masalah interpelasi terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan akan dianggap selesai. Untuk itu,...

Demokrat Yakin Uji Materi APBN-P Bakal Ditolak

Monday, 02 Apr 2012 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Undang-Undang (UU) APBN-Perubahan, khususnya untuk Pasal 7 ayat 6 huruf a dinilai sudah benar. Karena itu, anggota Komisi VII DPR yang membidangi ESDM dari Fraksi Partai...

Perbaikan Infrastruktur Lebih Efektif Ketimbang BLSM

Friday, 16 Mar 2012 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan paling efektif dalam membangun dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, yang...

Hatta Rajasa Yakin Kebijakan BBM Tidak Akan Terjegal

Wednesday, 14 Mar 2012 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski penolakan rencana kenaikan BBM terus terjadi di masyarakat dan ada satu fraksi di DPR yang keberatan, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyakini kebijakan itu tidak...

ESDM Usulkan Kenaikan BBM Tunggal, Rp 1.500 per Liter

Tuesday, 06 Mar 2012 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Opsi subsidi tetap Rp 2.000 per liter agaknya tak lagi menjadi usulan Kementerian ESDM dalam rapat bersama DPR pada kesempatan berikutnya. "Dalam pembicaraan APBN Perubahan 2012...

Pemerintah Harap PKS Mau Mengerti Soal BBM

Tuesday, 06 Mar 2012 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun berada di partai koalisi, PKS masih belum sepakat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, tidak mau ambil pusing...

Anggota DPR tak Sepakat Usulan Kenaikan BBM

Friday, 02 Mar 2012 02:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Energi (Komisi VII DPR), Effendi MS Simbolon, menyatakan tidak sepakat dengan usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BMM) yang diwacanakan oleh pemerintah. "Harga...

PDIP Keukeuh Tolak Kenaikan BBM

Wednesday, 29 Feb 2012 10:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dewi Aryani, menegaskan kembali sikap fraksinya yang tetap 'keukeuh' menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500,00 per liter.Dewi...

FPKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Monday, 27 Feb 2012 11:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM subsidi. Anggota FPKS dari Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah masih mempunyai cara lain menekan kenaikan...

Hatta Rajasa: Kenaikan Harga BBM Dibahas Pekan Depan

Sunday, 26 Feb 2012 16:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, hingga saat ini belum mau memastikan berapa besaran kenaikan harga BBM. Menurutnya, kebijakan masalah harga harus dibahas bersama Komisi VII DPR....

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan BBM

Monday, 30 Jan 2012 23:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pemerintah mengkaji dan mempersiapkan kembali program pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan mulai berjalan 1 April 2012.Demikian kesimpulan rapat kerja membahas...

Nilai PLN Boros, DPR Minta BPK Lakukan Audit Investigatif

Wednesday, 19 Jan 2011 08:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dalam pertemuan dengan BPK atas audit investigasi sektor hulu listrik, Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon, menjelaskan bahwa di lingkungan PLN telah terjadi inefsiensi di sektor...

Komisi VII DPR akan Desak Pemerintah Tertibkan Vendor Elpiji

Wednesday, 28 Jul 2010 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi VII DPR akan meminta pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap vendor-vendor tabung elpiji 3 kg. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W. Yudha menyatakan, DPR akan meminta pemerintah...