Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 5,72 juta. Angka ini merupakan kenaikan sebesar 6,17 persen dari UMP tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi untuk memberikan perhatian lebih pada perluasan jaminan sosial bagi para pekerja.
NasDem Minta Subsidi Pangan dan Transportasi Publik Murah
Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyatakan bahwa partainya memandang penetapan UMP baru ini sebagai upaya mencari keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Ia juga memahami tuntutan serikat buruh yang sebelumnya menginginkan kenaikan UMP menjadi Rp 5,8 juta, mengingat tingginya biaya hidup di Jakarta.
“Kami memahami aspirasi serikat buruh yang berharap kenaikan hingga Rp 5,8 juta, karena tekanan biaya hidup di Jakarta memang masih tinggi. Aspirasi tersebut adalah bagian penting dari demokrasi ketenagakerjaan dan patut dihargai,” ujar Jupiter kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Namun, ia menambahkan, keputusan kenaikan 6,17 persen ini dianggap sebagai langkah moderat yang diambil melalui mekanisme dan formula yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, produktivitas, serta kemampuan pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor padat karya.
Pasca penetapan UMP, NasDem mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan beberapa langkah tambahan demi kesejahteraan pekerja. Jupiter meminta adanya subsidi untuk kebutuhan pokok dan perluasan jaminan sosial.
“Yang harus dilakukan oleh Gubernur adalah mempertimbangkan kondisi yaitu mendorong agar harga kebutuhan pokok itu jangan sampai meningkat. Contoh misalnya kayak di pasar menjelang tahun baru harga cabai naik, harga daging naik, nah itulah subsidi pangan yang harus dikedepankan, sehingga anggaran di Jakarta yang sangat besar itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat maupun buruh. Subsidi pangan itu harus berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Jupiter juga menekankan pentingnya mempertahankan tarif transportasi publik yang terjangkau bagi para pekerja.
“Yang penting transportasi publik itu harus murah, sehingga dengan kenaikan UMP ini para buruh, kemudian para pekerja, jadi pemerintah itu hadirlah untuk memberikan kesejahteraan ke mereka,” tuturnya.
Jupiter berharap kebijakan pengupahan ke depan tidak hanya berhenti pada besaran UMP, tetapi juga diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan transportasi publik yang terjangkau, serta perluasan jaminan sosial agar manfaat kenaikan UMP benar-benar dirasakan oleh pekerja dan keluarganya.
“Fraksi NasDem akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar tetap berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta,” tegasnya.
Gerindra Apresiasi Kenaikan UMP
Penasihat Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Maulinai, menanggapi positif besaran UMP Jakarta tahun 2026. Menurutnya, kenaikan 6,17% merupakan bentuk kepedulian Pemprov terhadap pekerja.
“Ya mungkin memang butuh proses untuk menaikkan UMP dan berapa pun kenaikannya harus kita apresiasi sebagai bentuk kepedulian pemprov,” kata Rani saat dihubungi terpisah.
Rani menilai Pemprov Jakarta telah melakukan perhitungan yang cermat dalam menetapkan besaran UMP. Ia menambahkan bahwa kenaikan UMP dilakukan secara bertahap.
“Karena kan segalanya perlu diperhitungkan secara cermat dan tepat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kenaikan perlahan dan signifikan,” ungkapnya.
Pengumuman Resmi Kenaikan UMP
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi mengumumkan kenaikan UMP Jakarta tahun 2026 menjadi Rp 5.729.876. Angka ini naik Rp 333.115 dari UMP sebelumnya yang sebesar Rp 5.396.761, atau mengalami kenaikan 6,17 persen.
Penetapan UMP Jakarta 2026 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, yang menjadi acuan perhitungan dengan nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9.
