Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah sepanjang 2025. Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah daerah (Pemda) diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi, yang dapat diperburuk oleh cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu distribusi dan ketersediaan pasokan pangan.
Pemda Diminta Bergerak Cepat Redam Inflasi
“Kita selalu mengingatkan bahwa tidak boleh ada daerah yang lengah, seluruhnya harus benar-benar segera melakukan langkah dan kebijakan yang sangat tepat dalam meredam inflasi,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat Desember 2025 menunjukkan adanya peringatan dini terhadap kenaikan harga tiga komoditas strategis. Komoditas tersebut adalah bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Oleh karena itu, Pemda didorong untuk segera bertindak tanpa harus menunggu rilis angka inflasi akhir.
Secara rinci, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah bertambah dari 315 menjadi 319 daerah pada pekan keempat Desember 2025. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai rawit, yang meningkat dari 276 menjadi 283 daerah, diikuti oleh daging ayam ras. Selain itu, harga beberapa komoditas lain seperti cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng juga dilaporkan mengalami peningkatan.
“Pemerintah daerah yang responsif adalah daerah yang bergerak berdasarkan tren, bukan hanya berdasarkan angka akhir saja dan perubahan ini seharusnya dipahami oleh teman-teman kepala daerah sebagai early warning,” tegas Wiyagus.
Evaluasi 2025 Jadi Pijakan Strategis Menghadapi 2026
Wiyagus mengajak seluruh Pemda untuk menjadikan evaluasi pengendalian inflasi 2025 sebagai pijakan strategis dalam menghadapi tantangan pada 2026. Ia juga menggarisbawahi krusialnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Tentunya harapan kita adalah upaya yang dilakukan oleh para kepala daerah ini benar-benar berfokus terhadap peningkatan produktif komoditas pangan, kemudian pemilihan stok komoditas terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat di daerahnya baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di daerah masing-masing sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi tidak berulang kembali seperti periode sebelumnya,” pungkasnya.
Senada dengan Wamendagri, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan bahwa dinamika inflasi pangan pada bulan Desember perlu dicermati berdasarkan pola historis. Ia menjelaskan bahwa beras sempat mengalami inflasi pada Desember tahun lalu. Sementara itu, pada Desember 2023 dan 2024, komoditas telur ayam ras, beras, dan daging ayam ras turut menyumbang inflasi, meskipun pada 2025 komoditas tersebut tercatat mengalami deflasi.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah pada Senin (29/12) dan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) An An Andri Hikmat, serta pejabat dari Kantor Staf Presiden (KSP).
