Pembubaran konvoi yang mengibarkan bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis (25/12) hingga Jumat (26/12) pagi, memicu perbincangan hangat di media sosial. Narasi mengenai dugaan kericuhan dan pemukulan oleh oknum TNI terhadap massa beredar luas.
Aksi yang melibatkan sekelompok masyarakat ini menggelar konvoi dan demonstrasi dengan sebagian massa mengibarkan bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, terutama di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.
Dasar Hukum Pelarangan
Freddy menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera Bulan Bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Hal ini juga diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Kronologi Pembubaran
Menindaklanjuti laporan aksi, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Bersama personel Korem 011/Lilawangsa dan Kodim 0103/Aceh Utara, aparat mendatangi lokasi. Aparat TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Namun, imbauan tersebut diabaikan, sehingga aparat melakukan pembubaran terukur dan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi situasi.
Dalam proses pembubaran, terjadi adu mulut. Saat pemeriksaan terhadap salah satu orang, ditemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam. Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
TNI Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Koordinator aksi demonstrasi menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan telah sepakat berdamai dengan aparat. TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” ujar Freddy.
TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana. “TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Panglima TNI Pastikan Tindak Tegas Provokator
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara terkait insiden tersebut. Ia memastikan akan menindak tegas kelompok provokator yang mengganggu upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
“TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” kata Agus saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). Ia berharap upaya provokasi oleh kelompok tertentu di tengah bencana Aceh tidak terulang.
“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu, proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegas Agus.
DPR Ingatkan Ancaman Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti adanya upaya mengganggu stabilitas nasional di tengah pemulihan bencana. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat hingga aparat penegak hukum untuk bersatu padu menjalin solidaritas.
“Dan juga kami mengajak masyarakat untuk selalu bersatu padu, bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada, baik aparat pusat ataupun daerah, aparat sipil, militer, ataupun dari kepolisian untuk memastikan jangan ada upaya-upaya pihak dari luar yang menyusupkan agenda-agenda mereka yang menyebabkan kekacauan,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Dave menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil oleh TNI di Aceh. Ia berharap penempatan TNI di Aceh mampu menjaga stabilitas nasional dan pelayanan kepada masyarakat.
