REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Turki mengupayakan segala hal untuk mengangkat perjuangan Palestina di semua platform demi mengakhiri pendudukan, penindasan, dan kebijakan genosida. Hal itu dia sampaikan pada upacara peresmian gedung Liga Parlemen untuk Al-Quds di Istanbul dalam rangka Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, Ahad (29/11) waktu setempat. "Liga Parlemen untuk Al-Quds telah menjadi suara perjuangan yang adil dari saudara-saudari Palestina kita secara global melalui upaya, pertemuan dan konferensi," katanya dikutip laman Hurriyet Daily News, Selasa (1/12).
Dia mencatat bahwa Yerusalem bukan hanya masalah yang dekat di hati umat Islam di Palestina, namun juga 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia. "Berdasarkan resolusi PBB dan Prakarsa Perdamaian Arab, kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan tekad sampai negara Palestina yang merdeka, bersebelahan dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya didirikan berdasarkan perbatasan 1967," tegas Erdogan.
Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop yang juga berbicara di acara tersebut mengatakan bahwa perjuangan Palestina tidak hanya penting bagi warga Palestina, Arab atau dunia Islam. Namun juga bagi siapa pun yang memiliki hati nurani, terlepas dari ras, agama, atau pandangan politik.
"Mengejar perjuangan Palestina, pada dasarnya, berarti mempertanyakan tatanan dunia pasca-PD II. Kami berada dalam periode di mana Muslim, dan semua negara tertindas lainnya akan tumbuh lebih kuat dan berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka," kata Sentop.
Dia mengatakan, parlemen Al-Quds, yang terdiri dari lebih dari 1.500 anggota aktif atau mantan anggota parlemen dari 73 negara, adalah platform yang tepat untuk membela dan mempromosikan perjuangan Palestina. Anggota parlemen untuk Al-Quds adalah kelompok independen internasional yang didirikan pada 2015. Al Quds bertujuan untuk mengaktifkan peran anggota parlemen dalam mendukung hak asasi manusia Palestina sesuai dengan hukum internasional.
Badan ini bekerja sama dengan anggota parlemen dari berbagai parlemen dunia untuk konsultasi, koordinasi, dan kerja sama tentang masalah Palestina. Wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, telah di bawah pendudukan ilegal Israel sejak 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
