REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir satu tahun di Indonesia maupun di Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut, pandemi telah berdampak luas hampir di semua sektor kehidupan masyarakatnya.
Khusus sektor kesehatan serta perekonomian, masyarakat menengah ke bawah telah merasakan dampak yang luar biasa. Hingga angka kemiskinan baru pun kembali melonjak, tak terkecuali di Jawa Tengah.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengungkapkan, berdasarkan data BPS Jawa Tengah, ada lonjakan penduduk miskin di Jawa Tengah terhitung sejak Maret 2020 lalu. Di mana jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat mencapai 3,98 juta jiwa, atau mencapai 11,41 persen dari total populasi penduduk.
“Jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah --hingga September 2019 yang mencapai 3,68 juta jiwa (10,58 persen)-- jumlah tersebut mengalami lonjakan sebanyak 301.500 jiwa,” jelasnya, di Semarang, Senin (15/2) malam.
Hingga saat ini, lanjut legislator Partai Gerindra tersebut, penyebaran serta pertambahan kasus baru Covid-19 masih berlangsung di Jawa Tengah dan belum bisa dipastikan kapan dapat dikendalikan. Jika pandemi masih tetap berlangsung dan memasuki tahun kedua, maka dapat dipastikan warga jumlah warga miskin di Jawa Tengah bakal terus melonjak. “Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah penting mengantisipasi hal tersebut,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja eksekutif, jelas Yudi juga mengaku mendukung penuh langkah- langkah penanganan serta pencegahan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah bersama jajarannya. Namun, langkah yang diambil dalam penanganan menjelang di tahun kedua pandemi Covid-19 harus lebih tepat, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan serta masalah perekonomian.
Menurutnya dampak ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi tahun pertama sangat berat dengan adanya lonjakan warga miskin baru di Jawa Tengah. Ia khawatir akan terjadi lonjakan angka kemiskinan yang lebih besar di Jawa Tengah, jika penanganan dampak kesehatan dan perekonomian akibat pandemi Covid 19 di tahun kedua kurang tepat.
Karena itu, ia pun sepakat jika Pemprov Jawa Tengah memberikan subsidi bagi masyarakat terdampak, guna mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan. Namun agar tepat sasaran, maka subsidi yang dimaksud bisa diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang masuk kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Kebutuhan pokok di masa pandemi seperti sekarang ini, bisa juga berupa biaya listrik, air, atau biaya pendidikan. Karena itu yang sekarang sangat dirasakan sebagai beban oleh mereka,” tegasnya. Subsidi kebutuhan pokok tersebut, lanjut Yudi, akan lebih mengena jika dibandingkan dengan bantuan sembako. Justru, bantuan sembako itu bisa saja tetap dilakukan namun sumbernya dari gotong royong pelaku usaha atau perusahaan.
Hal yang harus ditekankan lagi, pemberian subsidi bagi masyarakat bukan cuma- cuma, namun penting dikompensasikan dengan disiplin dalam menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti disiplin dalam memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan yang tak kalah penting selalu menjaga jarak dan tidak membuat atau terlibat dalam kerumunan orang banyak.
“Terkait hal tersebut, Pemprov Jawa Tengah beserta jajarannya juga diminta menerapkan mekanisme pengawasan yang tepat, sehingga pelaksanaan di lapangan akan bias efektif,” tambah anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
