Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan telah mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung program prioritas pemerintah. Optimalisasi ini diklaim mempercepat pelaksanaan program strategis sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran.

Pelaksana Tugas Dirjen Kekayaan Negara Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa DJKN telah menyalurkan BMN senilai Rp3.574 triliun sejak pembentukan Kabinet Merah Putih, serta mengalokasikan 966 BMN untuk berbagai program prioritas.

Rincian Dukungan BMN

Dari 966 BMN yang dimanfaatkan, terdiri atas luas 432 hektar tanah dan 412.628 meter persegi bangunan. Pemanfaatan tersebut dilaporkan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp3,59 triliun.

Selain itu, DJKN menyebut keterlibatannya dalam pemulihan aset kawasan hutan seluas 5,89 juta hektar. Terdapat pula 237 BMN sebagai pipeline yang masih dalam proses persetujuan dengan nilai potensial Rp5,79 triliun.

Per Program Prioritas

Untuk program sekolah rakyat tercatat 166 unit sekolah yang menggunakan 626 BMN dengan nilai total BMN Rp2,38 triliun.

Program Sekolah Garuda mendapat dukungan 16 sekolah melalui 188 BMN tanah dan bangunan dengan nilai Rp282,42 miliar pada enam sekolah Garuda.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh 353 BMN berupa tanah dan bangunan. Dari jumlah itu, 122 BMN telah memperoleh persetujuan pemanfaatan dengan nilai proporsional Rp202,48 miliar.

Dalam program tiga juta rumah, DJKN menetapkan BMN pada 10 lokasi seluas 138,85 hektar serta mendukung investasi pemerintah untuk program FLPP 2025 yang mencakup 278.000 rumah.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat dukungan 92 BMN. Sebanyak 15 BMN sudah terbit persetujuan senilai Rp27,19 miliar, sementara 77 BMN masih dalam proses dengan potensi nilai Rp4,6 triliun.

Untuk penertiban kawasan hutan (PKH), Satgas PKH dilaporkan berhasil menguasai kembali 5.889.141,31 hektar kawasan hutan.

Dalam pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri (Yonif), dari target 22 Kodam tercatat 11 Kodam sudah beroperasi, masing-masing didukung 11 BMN berupa tanah dengan nilai total Rp654,42 miliar.

Program ketahanan pangan tercatat mendapat dukungan 29 BMN. Empat BMN telah terbit persetujuan pemanfaatan senilai Rp26,05 miliar, sedangkan 25 BMN lain masih dalam proses dengan potensi nilai Rp1,18 triliun.

Penguatan Kebijakan

DJKN juga menyebutkan adanya harmonisasi kebijakan melalui penerbitan KMK-31/MK/KN/2026 dan KEP-13/KN/2026 dalam rangka mendukung program MBG serta penyusunan RPP 27/2014 untuk program lainnya.

Ihram.co.id — “Dapat kami laporkan bahwa sebagai pipeline masih ada 237 BMN potensial senilai Rp5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan untuk program-program prioritas,” ujar Rahayu Puspasari dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Senin (15/6/2026).