Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengatur percepatan pembangunan hunian berbasis sosial di Indonesia. Lembaga ini diharapkan dapat menangani berbagai aspek teknis demi akselerasi pembangunan perumahan.
Pesan Presiden untuk Akselerasi Perumahan
Fahri Hamzah menyampaikan bahwa usulan ini sejalan dengan mandat dari beberapa undang-undang dan arahan Presiden. “Ya, kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan,” ujar Fahri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Lembaga yang diusulkan ini nantinya akan mengambil alih berbagai urusan krusial, mulai dari pertanahan dan pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen penghunian hunian sosial. Langkah ini dinilai sangat penting untuk mendorong pembangunan hunian sosial secara masif sesuai arahan Presiden.
Fokus pada Akselerasi Pembangunan
“Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” jelas Fahri.
Koordinasi Lanjutan Pembentukan Lembaga
Untuk mewujudkan pembentukan lembaga ini, Fahri Hamzah berencana untuk segera berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak. Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam waktu dekat untuk membahas hal ini. “Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” ungkapnya.
Selain itu, Fahri juga akan berkoordinasi dengan PT Danantara, yang dipandang sebagai salah satu penyedia lahan paling masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). “Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
