Tim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat berhasil menembus Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pada Kamis (25/12/2025). Misi ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir besar dan terisolasi.
Fokus Penanganan di Gampong Blang Seunong
Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat, Safriati Safrizal, menyatakan bahwa fokus penanganan diarahkan pada Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pantee Bidari. Wilayah ini dilaporkan menjadi salah satu lokasi yang paling parah terdampak banjir.
Safriati menegaskan bahwa kehadiran tim di wilayah yang sulit dijangkau ini merupakan wujud komitmen negara untuk memastikan masyarakat terdampak tidak terisolasi dari perhatian. “Meski akses terbatas dan kondisi medan cukup berat, kami memastikan tim tetap hadir untuk melihat langsung kebutuhan warga,” ujar Safriati dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Dampak Banjir dan Kerusakan Infrastruktur
Banjir yang melanda wilayah tersebut dilaporkan mencapai ketinggian hingga 12 meter, menyebabkan banyak rumah warga hilang atau rusak berat terseret arus. Akses menuju lokasi terdampak sempat terputus akibat kerusakan infrastruktur dan kondisi medan yang berat.
Kondisi ini diperparah dengan belum pulihnya penerangan listrik di kawasan tersebut. Ketidaktersediaan listrik menyulitkan aktivitas warga, terutama pada malam hari, serta berdampak pada pelayanan dasar di lingkungan permukiman dan pengungsian.
Bantuan yang Disalurkan
Sebagai respons cepat, Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama TP PKK Pusat menyalurkan bantuan berupa genset dan lampu senter untuk membantu pemulihan penerangan sementara. Selain itu, bantuan kebutuhan dasar lainnya juga didistribusikan, meliputi obat-obatan, makanan siap saji, sembako, perlengkapan ibadah, kasur, dan perlengkapan mandi.
Pendataan dan Koordinasi Lanjutan
Tim Ditjen Bina Adwil Kemendagri juga melakukan peninjauan langsung untuk mendata rumah yang terdampak dan memetakan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan balita.
Safriati menambahkan, hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam tahap pemulihan pascabencana. “Data yang kami kumpulkan di lapangan akan menjadi rujukan penting agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui berbagai upaya ini, Ditjen Bina Adwil Kemendagri berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak sebagai bagian integral dari respons penanganan bencana.
