Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan sejumlah capaian signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan transformasi digital pemerintah sepanjang tahun 2025. Fokus utama adalah menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat melalui inovasi dan penguatan layanan digital.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini. “Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan dimana pun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).
Dalam satu tahun terakhir, telah dibentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sehingga total 305 MPP beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup sekitar 60 persen kabupaten/kota, dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.
Percepatan Layanan Digital dan Peningkatan Kepuasan
Layanan publik digital terus diperkuat dengan penyederhanaan proses. Sebagai contoh, perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu hingga 14 hari kerja. Inovasi ini merupakan bagian dari Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang telah diimplementasikan di 199 daerah, melayani 184.802 orang.
Peningkatan kepuasan masyarakat tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 yang mencapai skor 88,9 (kategori Sangat Baik), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 7 juta pengguna layanan menjadi responden dalam survei IKM tersebut.
Kualitas pelayanan publik juga meningkat, dibuktikan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 sebesar 4,02 (kategori A-/Sangat Baik), naik dari 3,93 pada tahun sebelumnya.
Pengembangan Layanan Multikanal dan Kebijakan Pemerintah Digital
Pemerintah terus mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia. “Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services), serta mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lainnya,” jelas Rini.
Pada tahun 2025, 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Efisiensi Belanja TIK dan Perlindungan Sosial Digital
Kementerian PANRB berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Evaluasi 12.190 kegiatan TIK di instansi pusat pada tahun 2025 menghasilkan efisiensi Rp 446 miliar.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menambahkan bahwa transformasi digital pada program Perlindungan Sosial berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima hingga Rp 100-150 triliun per tahun. Uji coba di Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 KK pendaftar dalam tiga minggu.
Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Menuju Pemerintah Digital
Transformasi digital pemerintah ditetapkan sebagai strategi utama pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kementerian PANRB mengawal pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP).
Transformasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital merupakan reformasi mendasar tata kelola. Indeks SPBE diubah menjadi Indeks Pemerintah Digital yang mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna.
Indonesia meraih hasil sangat baik dalam GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank (kategori A) dan Digital Government Index (DGI) OECD (salah satu tertinggi di Asia Tenggara).
Purwadi menyatakan, “Sesuai arahan Presiden dan amanat RPJMN, Kementerian PANRB mendorong penerapan pemerintah digital yang terpadu dan berorientasi kebutuhan pengguna pada seluruh aspek dan sektor pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan keterpaduan sistem, menyederhanakan proses bisnis, merancang layanan digital pemerintah berbasis siklus hidup masyarakat, serta mendorong berbagi pakai data lintas sektor, terutama pada program prioritas Presiden.”
Aksesi OECD dan Komitmen Reformasi Birokrasi
Pemerintah terus menyiapkan langkah strategis untuk aksesi Indonesia sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yang dikawal oleh Kementerian PANRB bersama lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian PANRB berkomitmen mendorong reformasi birokrasi yang nyata. “Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani,” tandasnya. (anl/ega)
