Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa stok beras untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dipastikan aman setidaknya hingga enam bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tito setelah melakukan konfirmasi dengan Perum Bulog mengenai ketersediaan pasokan.
Ketersediaan Stok dan Distribusi
Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut kepada awak media usai menghadiri Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pascabencana Aceh. Acara ini berlangsung di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Senin (5/1/2026).
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Aceh, stok beras bahkan melebihi kebutuhan untuk enam bulan. “Saya sendiri pernah nge-check langsung ke gudangnya Lhokseumawe, itu untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara ada 28 ribu ton di sana. Cukup untuk 9 bulan malah di sana,” ujarnya.
Meskipun stok aman, Tito mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah distribusi pasokan ke wilayah bencana, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan sektor pertanian di daerah terdampak, sejalan dengan prioritas swasembada pangan nasional.
“Nah ini beliau (Menteri Pertanian) sudah membuat program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya normal, bahkan bisa dioptimalkan,” jelas Tito.
Bantuan Rumah Rusak
Di sisi lain, Mendagri juga menyinggung mengenai bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik dalam kategori ringan, sedang, maupun berat. Tito meminta para kepala daerah untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak agar menjadi acuan penyaluran bantuan oleh pemerintah.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan. Masyarakat dengan rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta, sementara untuk rumah rusak sedang akan diberikan Rp 30 juta. Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat, termasuk yang hilang, pemerintah akan menggantinya dengan penyediaan hunian tetap (huntap).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan diberikan selama proses pembangunan huntap berlangsung.
Tito mengimbau para kepala daerah untuk memanfaatkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar dapat berjalan cepat. Menurutnya, kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya, termasuk mereka yang terdampak bencana dan mengalami kerusakan rumah.
“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolonglah bereskan datanya ini. Dan kita buat simpel,” pungkas Tito.
