Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumatera. Menurutnya, dampak bencana di daerah tersebut merupakan yang terparah dibandingkan dengan wilayah lain yang juga terdampak.
Dampak Terberat di Aceh Tamiang
“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” ujar Tito di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Ia menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di Provinsi Aceh sendiri, 11 dari 18 kabupaten yang terdampak kini kondisinya membaik. Namun, tujuh kabupaten lainnya, termasuk Aceh Tamiang, masih memerlukan perhatian khusus.
Tujuh daerah di Aceh yang membutuhkan atensi spesifik tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Tito menambahkan bahwa karakteristik geografis Aceh Tamiang berkontribusi pada tingkat keparahan dampak bencana.
Karakteristik Geografis dan Pemulihan
“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga air dari wilayah sekitar mengalir dan menggenangi Aceh Tamiang,” jelasnya. Ia menguraikan bahwa definisi pemulihan tidak hanya diukur dari berkurangnya genangan air atau perbaikan kerusakan fisik semata, melainkan juga dari kembalinya fungsi pemerintahan dan geliat aktivitas ekonomi.
“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkapnya. Tito mengakui bahwa dua minggu sebelumnya, kondisi di Aceh Tamiang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan tersebut. Namun, dalam kunjungan terbarunya beberapa hari lalu, ia mencatat adanya indikasi pemulihan meskipun masih terbatas.
“Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya. Untuk mempercepat proses pemulihan, pemerintah pusat telah mengerahkan tambahan personel dan sumber daya. Salah satunya adalah pengiriman 1.138 Praja IPDN yang ditugaskan untuk membantu pembersihan kantor pemerintahan, pengaktifan kembali layanan publik, serta pendampingan bagi aparat daerah yang terdampak bencana.
