Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyoroti menguatnya pengaruh liberalisme yang dinilai telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun, DPP PRIMA menegaskan bahwa liberalisme telah menggerus nilai gotong royong sebagai jati diri bangsa.
Liberalisme Merusak Keadilan dan Kemakmuran
Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa liberalisme tidak membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Sebaliknya, sistem ini justru memperlebar kesenjangan sosial serta memicu konflik dan kerusakan lingkungan.
“Liberalisme telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Gotong royong sebagai jati diri bangsa tergerus, sementara yang diuntungkan hanya segelintir elite,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Agus Jabo menambahkan, praktik liberalisme yang terus berlangsung membuat Indonesia seolah dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Indonesia bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, praktik liberalisme harus dihentikan dan kita harus kembali ke jati diri bangsa,” tegasnya.
Kembali ke Landasan Konstitusional UUD 1945
Dalam refleksi tersebut, PRIMA menilai liberalisme telah menjauhkan arah pembangunan nasional dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Untuk itu, PRIMA memandang perlu langkah-langkah strategis guna mengembalikan pembangunan nasional agar berpihak pada rakyat.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah pentingnya menjadikan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bangsa. PRIMA mengusulkan sejumlah jalan konstitusional yang dapat ditempuh, antara lain melalui amendemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, penerbitan Dekrit Presiden, hingga referendum nasional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Semua langkah tersebut adalah jalan konstitusional yang sah. Intinya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.
Perubahan Sistem Politik dan Pemilihan Kepala Daerah
Selain itu, PRIMA juga mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam diskusi tersebut disampaikan pandangan agar pemilihan gubernur hingga kepala desa tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokrasi kerakyatan dan musyawarah mufakat.
“Demokrasi bukan sekadar soal memilih langsung, tetapi bagaimana keputusan politik benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat melalui musyawarah dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Melalui refleksi akhir tahun ini, PRIMA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus membuka ruang diskusi yang luas dan inklusif bagi berbagai elemen gerakan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PRIMA, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Adil Makmur, Mahkamah Partai, serta sejumlah organisasi progresif. Hadir pula Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar, Sekretaris Jenderal Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Supriadi, SH, dan Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nelayan (STN) Ansar Manrulu.
