Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan pemerintah tengah berupaya mempercepat proses pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Sumatera. Targetnya, seluruh pembersihan rampung pada 4 Januari 2026, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat segera dimulai keesokan harinya.
Percepatan Pembersihan Sekolah Terdampak Bencana
“Saat ini ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan. Kami melakukan percepatan dengan target seluruh proses pembersihan selesai pada 4 Januari, sehingga esoknya siswa bisa mulai belajar,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Data pemerintah mencatat, total 3.700 sekolah di Sumatera terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Fokus utama saat ini adalah mempercepat pembersihan sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.
Solusi Pembelajaran di Tenda Darurat
Pratikno mengakui bahwa tidak semua bangunan sekolah dapat segera digunakan. Sebanyak 54 sekolah di berbagai wilayah akan melaksanakan pembelajaran di dalam tenda karena kondisi bangunan yang rusak total.
Pemerintah telah membagi skema pembelajaran berdasarkan tingkat kerusakan di tiga provinsi utama:
- Aceh: Dari 2.303 sekolah terdampak, 1.773 sekolah dinyatakan siap digunakan. Namun, 14 sekolah akan menggunakan tenda sebagai ruang kelas akibat kerusakan masif.
- Sumatera Barat: Sebanyak 431 sekolah dari total 500 sekolah terdampak sudah siap digunakan. Terdapat 21 titik pembelajaran yang akan menggunakan tenda untuk sekolah yang rusak parah.
- Sumatera Utara: Dari 981 sekolah terdampak, 933 sekolah sudah pulih. Sebanyak 19 sekolah yang rusak total akan difasilitasi tenda darurat untuk proses belajar-mengajar.
Meskipun menggunakan tenda, Pratikno menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan pendampingan terhadap siswa tetap menjadi prioritas. Ia memastikan pembelajaran tidak akan terhenti lama pascabencana.
“Proses pembelajaran harus tetap jalan. Tenda ini adalah solusi jangka pendek agar hak pendidikan anak-anak tidak terhenti akibat bencana,” pungkasnya.
